Kompas.com - 07/01/2019, 16:38 WIB

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Ribuan pegawai atau tenaga honorer yang bertugas di seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten Simalungun diberhentikan terhitung sejak 1 Januari 2019.

Ketua DPRD Simalungun, Johalim Purba kepada Kompas.com, Senin (7/1/2019), mengatakan, pemberhentian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun di seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada dan sudah atas persetujuan DPRD Simalungun.

"Angka persisnya kurang tahu data detailnya. Tapi diperkirakan ribuan itu," kata Johalim.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, alasan pemberhentian para tenaga honorer itu karena dua hal, yakni akibat ketidakkemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menggaji para tenaga honorer tersebut.

Baca juga: Soal Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Pemkab Tunggu Aturan Turunan PP 49/2018

Kemudian adanya surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang untuk tidak lagi mengangkat pegawai honorer di lingkungan pemerintah daerah.

"Dari sisi keuangan, Pemkab Simalungun tak mampu. Kemudian dari edaran Kemendagri ada larangan mengangkat pegawai honorer," katanya.

Sementara bagi tenaga honorer yang sempat diangkat sebelum adanya edaran Kementerian Dalam Negeri, menurut Johalim, tetap diberhentikan karena memang biasanya surat tugas pegawai honorer hanya satu tahun anggaran.

Belum diperoleh data detail berapa jumlah tenaga honorer yang diberhentikan. Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Gideon Purba belum bisa dimintai keterangan terkait pemberhentian ribuan tenaga honorer ini.

Baca juga: Gubernur Sumsel Rencanakan ASN dan Honorer Dapat Beras Setiap Bulan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Simalungun, Benny Saragih dalam surat yang dia layangkan ke seluruh pejabat di bawahnya pada 17 Desember 2018 menegaskan, berkaitan dengan terbatasnya APBD 2019, maka terhitung 1 Januari 2019 para pegawai honorer diberhentikan secara hormat.

Hal serupa dilakukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun, Rony Rudyanto melalui surat yang dia layangkan pada 31 Desember 2019, seluruh tenaga honorer di unit kerjanya diberhentikan sejak 1 Januari 2019 sampai ada pemanggilan lebih lanjut.

Salah seorang tenaga kesehatan bidan di Puskesmas Sidamanik, Kabupaten Simalungun, boru Sihombing mengaku dia diberhentikan yang disampaikan secara langsung oleh Kepala Puskesmas.

"Disampaikan secara lisan oleh kepala Puskesmas," katanya. Dia sendiri sudah menjadi tenaga honorer dalam dua tahun terakhir. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Di Italia, Ridwan Kamil Singgung Pemanasan Global hingga Kondisi Pascapandemi

Regional
Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Bedegong Mountain Bike Digelar, Wagub Uu Sampaikan Dukungannya

Regional
Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Semakin Terpesona dengan Energi Bersih Danau Toba

Regional
Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Plh Gubernur Jabar Segera Lantik Penjabat Bupati Bekasi

Regional
Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Lantik 21 PPIH Embarkasi Jakarta–Bekasi 2022, Wagub Jabar Berharap Petugas Berikan Pelayanan Prima

Regional
Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Menguak Keluh Kesah Warga Mentawir Kaltim akibat Air Sungai Tercemar Bekas Galian Tambang

Regional
Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Wagub Jabar: Harkitnas Jadi Momentum Bangkitkan Semangat Usai Terpukul Pandemi

Regional
Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Gawai Adat Dayak: Melihat Manusia sebagai Makhluk Berdimensi Vertikal dan Horizontal

Regional
Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.