Tanggapan Ketua Komisi V soal Penumpang Lion Air Harus Bayar Bagasi

Kompas.com - 06/01/2019, 23:15 WIB
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menghadiri peresmian bangunan pengaman Pantai Namosain di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/10/2017). Sigiranus Marutho Bere/Kompas.comKetua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menghadiri peresmian bangunan pengaman Pantai Namosain di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/10/2017).


KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menanggapi dua maskapai yakni Lion Air dan Wings Air yang mencabut layanan bagasi cuma-cuma 20 kilogram per penumpang mulai 8 Januari 2019 mendatang.

Menurut Fary, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan, di antaranya yakni melakukan perubahan SOP pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana ketentuan Pasal 63 PM 185 Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terlebih dahulu.

"Kebijakan yang diambil manajemen Wings Air dan Lion Air, sudah sesuai regulasi, namun, diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan," ucap Fary, kepada Kompas.com, Minggu (6/1/2019).

Baca juga: Bagasi Lion Air Kini Berbayar, Penumpang Mengaku Kecewa

Persyaratan dan tahapan tersebut, lanjut Fary, yaitu memastikan kesiapan sumber daya manusia, personel dan peralatan yang menunjang perubahan ketentuan itu, sehingga tidak menimbulkan adanya antrean di area check-in counter.

Selain itu, adanya antrean di area kasir pembayaran bagasi tercatat, serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan.

Selanjutnya, sebut Fary, manajemen Lion Air dan Wings Air, harus melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas, khususnya calon penumpang, melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Maskapai tersebut, lanjut Fary, harus juga melaksanakan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait antara lain Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Menurut Fary, perubahan SOP kebijakan oleh operator maskapai penerbangan nasional, tentu dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Bagasi Lion Air dan Wings Air Kini Berbayar, Ini Harga dan Detail Lainnya

Regulator tentu akan memberikan penilaian dan masukan termasuk memastikan ketersediaan SDM, personel dan peralatan-peralatan penunjang agen penjual tiket terhadap perubahan SOP yang dilakukan maskapai penerbangan nasional, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Karena itu, harus mendapatkan persetujuan dari regulator terlebih dahulu," tegas Fary.

Fary mengatakan, dalam rangka meningkatkan pundi-pundi pendapatan, maskapai berbiaya rendah alias low cost carrier (LCC), tentu punya banyak cara untuk mengenakan biaya ekstra kepada penumpang, salah satunya pengenaan bagasi berbayar.

Lion dan Wings Air, kata Fary, merupakan maskapai penerbangan yang masuk ke dalam kelompok pelayanan dengan standar minimum (no frills) dan pengenaan bagasi berbayar sudah sesuai aturan.

"Namun, kurangnya sosialisasi maskapai penerbangan kepada konsumen, berakibat miskomunikasi. Kebijakan dikeluarkan tanggal 3 Januari 2019 dan diberlakukan tanggal 8 Januari 2019. Ini rentang waktu yang sangat mepet untuk proses sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia, pengguna jasa maskapai Wings dan Lion air," ucap Fary.

Seharusnya, menurut dia, dalam hal bagasi berbayar, keamanan bagasi sudah mesti ditingkatkan pengawasannya.

Tidak boleh ada lagi keluhan mengenai pembobolan atau pencurian bagasi pada maskapai tarif ekonomi, yang marak diberitakan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pengenaan Tarif Bagasi Lion Air Group Belum Dapat Persetujuan Kemenhub

Perlunya peningkatan pengawasan maskapai penerbangan, sebagai penanggung jawab pengangkut, termasuk SDM dan peralatan, karena pengurusan ground handling (bagasi) biasanya diserahkan kepada pihak ketiga.

"Akibat adanya bagasi berbayar, tentu konsumen akan lebih mengoptimalkan penggunaan barang atau bagasi di kabin, sedangkan tidak semua jenis barang dapat dimasukkan ke dalam kabin. Hal ini jelas membutuhkan pengawasan lebih ketat oleh maskapai penerbangan," ujar dia.

Konsumen, lanjut Fary, butuh waktu untuk proses penyesuaian ini. Itu berarti masa sosialisasi seharusnya diperpanjang agar segala risiko ikutan bisa diminimalisir.

Karena itu, Komisi V DPR RI segera mengundang pihak Kementerian Perhubungan, manajemen Lion dan Wings Air, untuk agenda dengar pendapat terkait persoalan ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Diundang ke Wamena, Ganjar: Impian Saya Sejak Lama

Regional
UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.