Tanggapan Ketua Komisi V soal Penumpang Lion Air Harus Bayar Bagasi - Kompas.com

Tanggapan Ketua Komisi V soal Penumpang Lion Air Harus Bayar Bagasi

Kompas.com - 06/01/2019, 23:15 WIB
Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menghadiri peresmian bangunan pengaman Pantai Namosain di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/10/2017).Sigiranus Marutho Bere/Kompas.com Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menghadiri peresmian bangunan pengaman Pantai Namosain di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (26/10/2017).


KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menanggapi dua maskapai yakni Lion Air dan Wings Air yang mencabut layanan bagasi cuma-cuma 20 kilogram per penumpang mulai 8 Januari 2019 mendatang.

Menurut Fary, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan, di antaranya yakni melakukan perubahan SOP pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana ketentuan Pasal 63 PM 185 Tahun 2015 untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terlebih dahulu.

"Kebijakan yang diambil manajemen Wings Air dan Lion Air, sudah sesuai regulasi, namun, diwajibkan untuk melaksanakan beberapa persyaratan dan tahapan," ucap Fary, kepada Kompas.com, Minggu (6/1/2019).

Baca juga: Bagasi Lion Air Kini Berbayar, Penumpang Mengaku Kecewa

Persyaratan dan tahapan tersebut, lanjut Fary, yaitu memastikan kesiapan sumber daya manusia, personel dan peralatan yang menunjang perubahan ketentuan itu, sehingga tidak menimbulkan adanya antrean di area check-in counter.

Selain itu, adanya antrean di area kasir pembayaran bagasi tercatat, serta kemungkinan gangguan operasional dan ketertiban bandara lainnya yang dapat menimbulkan keterlambatan penerbangan.

Selanjutnya, sebut Fary, manajemen Lion Air dan Wings Air, harus melaksanakan sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas, khususnya calon penumpang, melalui media cetak, elektronik, dan media sosial.

Maskapai tersebut, lanjut Fary, harus juga melaksanakan koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait antara lain Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, dan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Menurut Fary, perubahan SOP kebijakan oleh operator maskapai penerbangan nasional, tentu dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Bagasi Lion Air dan Wings Air Kini Berbayar, Ini Harga dan Detail Lainnya

Regulator tentu akan memberikan penilaian dan masukan termasuk memastikan ketersediaan SDM, personel dan peralatan-peralatan penunjang agen penjual tiket terhadap perubahan SOP yang dilakukan maskapai penerbangan nasional, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Karena itu, harus mendapatkan persetujuan dari regulator terlebih dahulu," tegas Fary.

Fary mengatakan, dalam rangka meningkatkan pundi-pundi pendapatan, maskapai berbiaya rendah alias low cost carrier (LCC), tentu punya banyak cara untuk mengenakan biaya ekstra kepada penumpang, salah satunya pengenaan bagasi berbayar.

Lion dan Wings Air, kata Fary, merupakan maskapai penerbangan yang masuk ke dalam kelompok pelayanan dengan standar minimum (no frills) dan pengenaan bagasi berbayar sudah sesuai aturan.

"Namun, kurangnya sosialisasi maskapai penerbangan kepada konsumen, berakibat miskomunikasi. Kebijakan dikeluarkan tanggal 3 Januari 2019 dan diberlakukan tanggal 8 Januari 2019. Ini rentang waktu yang sangat mepet untuk proses sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia, pengguna jasa maskapai Wings dan Lion air," ucap Fary.

Seharusnya, menurut dia, dalam hal bagasi berbayar, keamanan bagasi sudah mesti ditingkatkan pengawasannya.

Tidak boleh ada lagi keluhan mengenai pembobolan atau pencurian bagasi pada maskapai tarif ekonomi, yang marak diberitakan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Pengenaan Tarif Bagasi Lion Air Group Belum Dapat Persetujuan Kemenhub

Perlunya peningkatan pengawasan maskapai penerbangan, sebagai penanggung jawab pengangkut, termasuk SDM dan peralatan, karena pengurusan ground handling (bagasi) biasanya diserahkan kepada pihak ketiga.

"Akibat adanya bagasi berbayar, tentu konsumen akan lebih mengoptimalkan penggunaan barang atau bagasi di kabin, sedangkan tidak semua jenis barang dapat dimasukkan ke dalam kabin. Hal ini jelas membutuhkan pengawasan lebih ketat oleh maskapai penerbangan," ujar dia.

Konsumen, lanjut Fary, butuh waktu untuk proses penyesuaian ini. Itu berarti masa sosialisasi seharusnya diperpanjang agar segala risiko ikutan bisa diminimalisir.

Karena itu, Komisi V DPR RI segera mengundang pihak Kementerian Perhubungan, manajemen Lion dan Wings Air, untuk agenda dengar pendapat terkait persoalan ini.


Terkini Lainnya

Timses Optimistis Program Perpajakan Prabowo-Sandiaga Didukung Pelaku Usaha

Timses Optimistis Program Perpajakan Prabowo-Sandiaga Didukung Pelaku Usaha

Nasional
Dewi Perssik Diperiksa 4,5 Jam atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Dewi Perssik Diperiksa 4,5 Jam atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Megapolitan
Masih Ada Pemilih yang 'Mendua', Tim Jokowi-Ma'ruf Akan 'Door to Door'

Masih Ada Pemilih yang "Mendua", Tim Jokowi-Ma'ruf Akan "Door to Door"

Nasional
Tim SAR Kembali Temukan 3 Jasad Korban Longsor, Total 11 Korban Tewas di Gowa

Tim SAR Kembali Temukan 3 Jasad Korban Longsor, Total 11 Korban Tewas di Gowa

Regional
Kasus DBD di Januari 2019 di DKI Naik Hampir Dua Kali Lipat dari Januari 2018

Kasus DBD di Januari 2019 di DKI Naik Hampir Dua Kali Lipat dari Januari 2018

Megapolitan
Tebing Longsor, Seorang Penambang Pasir Tewas, Empat Lainnya Terluka

Tebing Longsor, Seorang Penambang Pasir Tewas, Empat Lainnya Terluka

Regional
6 Fakta Beredarnya Tabloid Indonesia Barokah di Ciamis, 2 Karung Terlanjur Beredar hingga Kagetkan Pimpinan Ponpes

6 Fakta Beredarnya Tabloid Indonesia Barokah di Ciamis, 2 Karung Terlanjur Beredar hingga Kagetkan Pimpinan Ponpes

Regional
Bos PT Nila Alam Mengaku Ketakutan Saat Didatangi Puluhan Anggota Kelompok Herculesa

Bos PT Nila Alam Mengaku Ketakutan Saat Didatangi Puluhan Anggota Kelompok Herculesa

Megapolitan
[HOAKS] Kapal Tenggelam di Perairan Kangean, Jawa Timur

[HOAKS] Kapal Tenggelam di Perairan Kangean, Jawa Timur

Regional
3 Faktor Penyebab Amblesnya Jalan Raya Gubeng Menurut Polda Jatim

3 Faktor Penyebab Amblesnya Jalan Raya Gubeng Menurut Polda Jatim

Regional
Bawaslu Telusuri Dana Rp 2 Miliar yang Digunakan Jokowi untuk Beli Sabun

Bawaslu Telusuri Dana Rp 2 Miliar yang Digunakan Jokowi untuk Beli Sabun

Nasional
Wali Kota Hendi Ajak Ibu-ibu Pengajian Bangun Kota Semarang

Wali Kota Hendi Ajak Ibu-ibu Pengajian Bangun Kota Semarang

Regional
Usai Diklarifikasi Inspektorat Pemprov Jatim, Wabup Trenggalek Irit Bicara

Usai Diklarifikasi Inspektorat Pemprov Jatim, Wabup Trenggalek Irit Bicara

Regional
China Tuduh AS Lakukan 'Bullying' atas Upaya Ekstradisi Bos Huawei

China Tuduh AS Lakukan "Bullying" atas Upaya Ekstradisi Bos Huawei

Internasional
Inpektorat Pemprov Jatim Temui Wabup Trenggalek, Klarifikasi soal Menghilang Hampir Sepekan

Inpektorat Pemprov Jatim Temui Wabup Trenggalek, Klarifikasi soal Menghilang Hampir Sepekan

Regional

Close Ads X