Komisi I DPRD Khawatir Lelang Jabatan di Pemprov Jabar Sarat Titipan

Kompas.com - 04/01/2019, 14:49 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (4/1/2019).KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Jumat (4/1/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat mengkritik rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menggelar lelang terbuka untuk 15 posisi di tingkat kepala dinas dan kepala biro.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menuturkan, proses lelang terbuka itu dikhawatirkan jadi alat untuk mengakomodasi mantan bawahan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

"Saya dengar Ridwan Kamil bawa orang dari Bandung, Uu bawa orang dari Pemkab Tasikmalaya. Jadi lelang jabatan cuma alat menempatkan orang-orang mereka," kata Didin di gedung DPRD Jabar, Jumat (4/1/2019).

Didin menilai, idealnya Ridwan dapat memaksimalkan sumber daya pegawai di Pemprov Jabar. Kendati hal tersebut menjadi hak preogratif gubernur.


"Kasihan pejabat Pemprov eselon 2, 3 dan 4 mereka ASN profesional, siapa pun pemimpinnya pasti jadi loyalis. Banyak yang mumpuni sesuai kapasitas, asal penempatannya pas. Kalau loyalitas jangan diragukan," tuturnya.

Baca juga: DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Transparan soal Lelang Jabatan

Respons Ridwan Kamil

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil membantah ada muatan titipan dalam proses lelang terbuka. Meski begitu, ia tak menampik punya diskresi dalam menentukan pejabat terpilih.

"Kalau ada titipan mah kalau tidak dilelang. Kalau lelang terbuka mah independen. Panelisnya independen, nanti biasanya tiga besar. Kalau sudah tiga besar harus ada chemistry, nah itu diskresi," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Emil itu pun menilai, domisili pejabat terpilih cenderung mengada-ngada. Menurut dia, hal itu tak perlu dipersoalkan selama memenuhi kriteria dan kompeten.

"Gak ada masalah. Jadi jangan nyebut kota asal kami, kami nanti bisa menyebut Bekasi ada, Sumedang ada, Garut ada, jangan dihubung-hubungkan. Bahwa ada dari Bandung ya haknya saja. Kalau orangnya bagus kenapa tidak. Politik mah tafsir," katanya.

Lelang terbuka, kata Emil, merupakan mekanisme paling transparan dan adil dalam proses membentuk formasi ASN yang mampu menjadi motor penggerak birokrasi di Jabar. Lelang terbuka juga jadi jembatan dalam menyeleksi pegawai ideal.

"Saya punya pilihan tidak seterbuka itu, maka saya bikin terbuka se-Indonesia. Dia bisa bersaing enggak dengan visi misi gubernur?" katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Gelar Lelang Jabatan untuk 15 Posisi di Pemprov Jabar

"Memaksakan diri harus dari pemprov sendiri, terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang kudu ngabret, hanya demi alasan yang juga tidak sesuai hukum. Aturan hukumnya dia terbuka. Jadi justru pertanyakan balik kepada yang bertanya, kenapa seperti keberatan, jangan-jangan ada kepentingan," jelasnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X