Jokowi Ingin Tanggap Darurat Bencana Tsunami Banten Dikerjakan dengan Cepat

Kompas.com - 23/12/2018, 13:08 WIB
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan semua pihak tangani bencana tsunamai serang banten dan mengucapkan bela sungkawa, usai menghadiri perayaan natal oikumene di plaza kolam makale tana toraja, Minggu (23/12/2018) KOMPAS.com/AMRAN AMIR Presiden RI Joko Widodo memerintahkan semua pihak tangani bencana tsunamai serang banten dan mengucapkan bela sungkawa, usai menghadiri perayaan natal oikumene di plaza kolam makale tana toraja, Minggu (23/12/2018)

TANA TORAJA, KOMPAS.com - Bencana tsunami yang melanda Provinsi Banten, sejak Sabtu (22/12/2018) malam, membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan bela sungkawa dan memerintahkan semua pihak untuk turun tangan mengerjakan tanggap bencana.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri perayaan Natal Oikumene dan menjumpai warga di Plaza Kolam Makale Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu (23/12/2018) siang

Jokowi mengatakan, terkait dengan bencana tsunami di Banten, sejak Minggu pagi dia telah memerintahkan semua pihak untuk bergerak ke lokasi bencana.


“Tadi pagi saya sudah perintahkan kepada Kepala BNPB, Kemensos, panglima dan semuanya sudah bergerak di lapangan dan terakhir saya mendapat laporan juga jumlah korban yang meninggal karena tsunami ini, tetapi datanya masih berproses. Tadi pagi saya telepon masih sedikit kemudian tadi siang bertambah,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Instruksikan 3 Pejabat Ini Tinjau Langsung Lokasi Bencana Banten dan Lampung

Jokowi berharap agar tanggap darurat bencana tsunami Banten dikerjakan di lapangan dengan cepat.

“Intinya kita ingin agar tanggap darurat ini dikerjakan di lapangan dengan cepat dan sebaik-baiknya,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut,  Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam terhadap korban bencana tsunami Banten.

“Tak lupa saya ucapkan duka cita yang mendalam kepada korban tsunami di Serang Banten, semoga yang ditinggalkan dapat bersabar,” tuturnya.

Kompas TV Pasca pelunasan transaksi akuisisi Freeport Indonesia beragam komentar pun timbul. Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria menduga justru ada kepentingan politik di balik divestasi saham 51 persen. Menurut Riza pelunasan transaksi akuisis Freeport adalah pembodohan publik karena pembiayaannya berasal dari dana pinjaman asing berupa surat utang global senilai 4 miliar dollar Amerika Serikat. Riza juga menyebut perpanjangan kontrak Freeport yang jatuh tahun 2021 seharusnya tak menjadi kewenangan Presiden Jokowi. Ia menduga upaya mengambil alih mayoritas saham hanya untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2019.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X