DPW PAN Sumsel Mengaku Tak Kenal 25 Kader yang Dukung Jokowi-Ma'ruf

PALEMBANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Selatan, Darussalam, angkat bicara terkait 25 orang yang mengaku sebagai kader PAN dan mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Darussalam mengatakan, 25 orang itu tidak termasuk dalam daftar kader DPW PAN Sumsel.

Bahkan, mereka juga tak mengenal siapa saja yang mendukung salah satu capres dan cawapres menggunakan nama partai PAN di luar keputusan partai.

"Kalau dikategorikan mereka ini orang gila. Karena tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka deklarasi menggunakan nama PAN. Di daftar kader tak ada satu pun nama mereka," kata Darussalam, saat dikonfirmasi, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: Kisruh DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Mengaku Anggota Kader dan Terancam Jerat Hukum

Seorang kader partai, menurut Darussalam, harus terdaftar di partai politik yang mereka ikuti. Sementara, dari 25 orang tersebut, tak ada satu pun nama yang terdaftar sebagai kader PAN.

"Partai politik ini kan milik semua orang, kalau menggunakan partai politik dengan cara tidak benar itu yang kita tentang, mereka nongol pun tidak pernah, kenal pun tidak, kalau sesama pengurus pasti tahu, ya bahasa kader itu, yang pasti bukan pengurus. Pengurus kan ada di struktur," katanya.

"Kalau simpatisan (partai PAN) seluruh orang bisa, salahnya dia itu, kalau dibawa ke ranah hukum tidak boleh mencatut nama seseorang," lanjut Darussalam.

Saat ini, DPW PAN Sumsel mengaku bingung untuk mencari tahu siapa saja 25 orang yang mendeklarasikan mendukung Jokowi-Ma'ruf dengan mencatut nama PAN. 

"Mereka siapa, nongkrong di mana kita juga tidak tahu. Bahkan, informasi yang kami dapatkan, mereka ini tidak saling kenal. Jadi misalnya satu yang kenal ikut-ikutan terus dikasih baju (PAN)," ungkapnya.

Dengan kejadian tersebut, DPW PAN Sumsel akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan 25 orang itu ke pihak Kepolisian.

"Jelas PAN sangat dirugikan, di mata masyarakat kami tidak konsisten. Kami akan laporkan dugaan penipuan pasal 378 KUHP, karena mencatut nama partai untuk kepentingan pribadi," ujar Darussalam.