Kompas.com - 10/12/2018, 19:51 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya nonaktif Abdul Kodir didakwa melakukan tindakan korupsi memotong dana hibah bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Kodir didakwa dua pasal, pertama Pasal 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Tipikor junto Pasal 55 dan 56 KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kedua, Kodir dikenakan Pasal 3 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2011 tentang Tipikor junto Pasal 55 dan 56 KUHP junto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Andi Andika Wira, terdakwa Kodir memotong dana hibah bansos Kabupaten Tasikmalaya dengan dalih membutuhkan sejumlah uang untuk membayar kegiatan agama.

Kodir yang saat itu sebagai sekda juga ketua umum tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) memanggil dua orang pegawai negeri sipil (PNS) bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Tasikmalaya, yakni Eka Ariansyah dan Alam Rahadian dan memerintahkannya untuk mencari proposal pengajuan dana hibah guna menyerap dana hibah yang tersedia dalam peraturan Bupati Nomor: 900/Kep.41-BPKAD/2017 tanggal 27 Januari 2017.

"Terdakwa saat itu menyatakan membutuhkan sejumlah uang dengan dalih untuk membayar kegiatan MQK (Musabaqoh Qirlatil Khutub) karena kegiatan tersebut tanpa didukung dengan anggaran," kata Andi saat membacakan surat dakwaan dalam sidang kasus pemotongan dana hibah bansos Tasikmalaya, di Pengadilan Negeri Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Hibah, Sekda Tasikmalaya Didakwa 20 Tahun Penjara

Ketika dana itu turun, katanya, maka terdakwa dan saksi akan membagi hasil.

"Apabila nanti anggaran turun maka untuk terdakwa 50 persen dan Alam serta Eka 50 persen," tuturnya.

Alam dan Eka kemudian meminta bantuan Lia Sri Mulyani yang merupakan kerabat Eka untuk mencarikan proposal karena Lia sendiri dianggap memiliki jaringan untuk itu. Dari kesepakatan itu, Lia mendapatkan 3,5 persen.

"Kemudian saksi Lia meminta bantuan kepada saksi Mulyana untuk mencarikan proposal dengan kesepakatan saksi Mulyana mendapatkan 17,5 persen dari total pencairan," ungkap Andi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Gubenrur Jatim Berikan Bantuan Sambungan Listrik PLN untuk 1.951 Penyintas APG Semeru

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.