"Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu"

Kompas.com - 10/12/2018, 18:23 WIB
Foto ilustrasi pelecehan seksual Josephus PrimusFoto ilustrasi pelecehan seksual


SOLO, KOMPAS.com - Desakan untuk segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) oleh DPR terus bergulir.

Sejumlah pihak tak ingin RUU PKS program legislasi nasional (Prolegnas) 2017 dan 2018, gagal disahkan.

Komisioner Komnas Perempuan Indriyati Suparno mengatakan, RUU PKS masuk Prolegnas 2017 dan 2018 di DPR. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Baca juga: Aktivis: RUU PKS Mendesak Disahkan agar Kekerasan Seksual Berkurang

Bahkan, kata Indriyati, ada 15 bentuk kekerasan seksual hasil kerja Komnas Perempuan yang dimasukkan dalam RUU PKS.

"Setelah dikaji, dari 15 bentuk kekerasan seksual hanya sembilan bentuk kekerasan seksual yang memenuhi unsur tindak pidana," kata Indriyati, dalam 'Refleksi 20 Tahun Penegakan HAM Perempuan di Indonesia', di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/12/2018).

Kesembilan bentuk kekerasan seksual itu di antaranya adalah kasus perkosaan, perdagangan perempuan dan orang, perkawinan paksa, sterilisasi paksa, pelecehan seksual, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan prostitusi paksa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sembilan bentuk kekerasan seksual yang sekarang kita inginkan disetujui oleh Panja (Panitia Kerja) Komisi VIII DPR," kata dia.

Menurut Indriyati, sebentar lagi masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 akan berakhir. Akan tetapi, RUU PKS sampai sekarang tak kunjung disahkan.

Jika RUU PKS gagal disahkan, maka akan memulai kembali dari nol di DPR.

"Kami ingin RUU PKS itu segera dibahas. Jangan menunggu setelah Pemilu. Enggak akan mungkin," ucap dia.

Baca juga: Komisi VIII Jelaskan Alasan Lambannya Pembahasan RUU PKS

Direktur Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM) Rahayu Purwaningsih mengatakan, kasus kekerasan perempuan setiap tahun mengalami peningkatan.

Sehingga, untuk mencegah semakin meningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan harus ada payung hukum, yaitu segera disahkannya RUU PKS.

"Di saat kasus kekerasan meningkat, tetapi tidak dibarengi dengan adanya payung hukum yang memadai. Kami berharap di akhir periode ini, parlemen segera mengesahkan RUU PKS," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Kolaborasi Jadi Kunci Kudus Terlepas dari Status Zona Merah Covid-19

Regional
Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Ganjar Pranowo Disambangi Aktivis Mahasiswa Malam-malam, Ada Apa?

Regional
KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

KRI Dr Soeharso-990 Bantu Pasokan Oksigen Jateng, Ganjar: Kami Prioritaskan untuk RS di Semarang Raya

Regional
Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X