Pemkab Aceh Utara Tunggu Petunjuk Teknis PP P3K

Kompas.com - 09/12/2018, 14:22 WIB
Sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) mengelar aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/11/2018). Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah agar tenaga honorer kategori 2 segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dan tidak membatasi umur. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww. ANTARA/SYIFA YULINNASSejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) mengelar aksi damai di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Aceh, Kamis (22/11/2018). Dalam aksi tersebut mereka mendesak Pemerintah agar tenaga honorer kategori 2 segera diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes dan tidak membatasi umur. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.

ACEH UTARA, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara masih menunggu instruksi pemerintah pusat terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani peraturan pemerintah itu untuk mengakomodasi guru honorer menjadi aparatur sipil negara dengan skema perjanjian kerja.

Asisten III Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Murthala, Minggu (9/12/2018) menyebutkan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari peraturan pemerintah itu.

Apalagi, sambung Murthala, peraturan itu baru saja ditandatangani. Hingga kini, belum ada petunjuk teknis yang menjabarkan detail peraturan tersebut.

Pihaknya, kata Murthala, juga masih belum melakukan pendataan terhadap jumlah tenaga honorer yang masuk kategori dalam peraturan tersebut.

“Belum ya, kan masih baru. Belum dilakukan pendataan. Kita masih tunggu arahan berikutnya,” kata Murthala.

Baca juga: PGRI: PP P3K Melukai Keadilan Guru Honorer

Dalam peraturan pemerintah itu disebutkan rekrutmen pegawai dengan perjanjian kerja dilakukan secara nasional. Syarat disebutkan, batas usia minimum 20 tahun, tidak pernah dipidana, dan tidak terlibat dalam partai politik serta tidak pernah mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil

Selain itu harus memiliki kompetensi sesuai bidang yang dilamar, serta sehat jasmani dan rohani.

Murthala menambahkan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan mengikuti regulasi rekrutmen tersebut sesuai arahan dari pemerintah pusat.

“Kalau sudah ada surat dari pusat soal rekrutmen itu, tentu kita akan umumkan ke publik,” pungkasnya. 

Kompas TV Pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera, yang menyebut akan menaikkan gaji guru sebesar Rp 20 juta mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sekjen PKS, Mustafa Kamal mengatakan kebutuhan guru di Indonesia merupakan hal yang nyata, ditambah status guru honorer di Indonesia, yang dianggapnya masih dalam kondisi yang memperihatinkan.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X