Kompas.com - 09/12/2018, 13:38 WIB
Aktivis perempuan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIAktivis perempuan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018).

SOLO, KOMPAS.com - Aktivis perempuan di Kota Solo, Jawa Tengah mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Mereka menganggap jika RUU PKS tersebut tidak segera disahkan, dikhawatirkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan akan terus semakin meningkat.

"Kami mendorong segera disahkannya RUU PKS yang sudah sejak 2016 dibahas di DPR," kata Ririn Sefsani dari Partnership for Governance Reform (Partnership) kepada Kompas.com dalam rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di car free day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018).

Baca juga: Komisi VIII Jelaskan Alasan Lambannya Pembahasan RUU PKS

Ririn menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini perkosaan, pelecehan seksual, termasuk pembunuhan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahunnya.

Bahkan, kata dia, DPR selalu menaruh perhatian ketika ada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Seperti kasus Yuyun di Bengkulu dan Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, RUU PKS belum juga disahkan.

"Harusnya kasus-kasus seperti ini bisa menggugah mereka untuk segera mengesahkan RUU PKS. Kalau enggak ada payung hukum, kasus seperti ini akan semakin meningkat," kata dia.

"Belum lagi kita punya problem bahwa kadang kesetaraan gender dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal, selama tidak ada kesetaraan gender, kasus ini akan semakin besar," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui aksi tersebut RUU PKS yang digodok Komisi VIII DPR RI dapat segera disahkan menjadi UU.

Sementara itu, Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta Siti Dariyatini mengatakan, kekerasan perempuan dan anak di Solo tahun 2018 ada 66 kasus, dengan rincian 21 kasus perempuan dan 45 kasus anak-anak.

Baca juga: Alasan Ketua DPR soal Pembahasan RUU PKS yang Tak Kunjung Rampung

Kemudian pada 2017 ada 87 kasus, dengan rincian 33 kasus perempuan dan 54 kasus anak-anak.

"Memang masih didominasi kasus kekerasan terhadap anak. Perlu kerja keras bersama masyarakat untuk menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Ajak Masyarakat Hormati Orang Tua, Ridwan Kamil: Jangan Sampai Ada Lansia Terlantar

Regional
Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Jadi Percontohan Nasional, Seleksi Anggota Paskibraka Jateng Gandeng BPIP

Regional
Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Gerakan Perekonomian Jabar, Disparbud Setempat Gelar Gekraf 2021

Regional
Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Khawatir Krisis Pangan, Wagub Jabar Minta Petani Tidak Alih Fungsikan Sawah

Regional
Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Teken MoU dengan Tourism Malaysia, Jaswita Jabar: Kerja Sama Ini Menguntungkan

Regional
Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Tinjau Penataan Kawasan Candi Borobudur, Ganjar: Progresnya Bagus

Regional
Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Bebas Penyakit Frambusia, Kota Madiun Raih Penghargaan dari Kemenkes

Regional
Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Begini Respons Wali Kota Maidi Usai Dapat Penghargaan Pembina K3 Terbaik

Regional
Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Program Pemberdayan Hidroponik di Sulsel Diapresiasi Dompet Dhuafa, Mengapa?

Regional
Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Dukung Pemerintah, Shopee Hadirkan Pusat Vaksinasi Covid-19 di Bandung

Regional
Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Lewat EDJ, Pemrov Jabar Berkomitmen Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X