Aktivis: RUU PKS Mendesak Disahkan agar Kekerasan Seksual Berkurang

Kompas.com - 09/12/2018, 13:38 WIB
Aktivis perempuan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIAktivis perempuan menggelar kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018).

SOLO, KOMPAS.com - Aktivis perempuan di Kota Solo, Jawa Tengah mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Mereka menganggap jika RUU PKS tersebut tidak segera disahkan, dikhawatirkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan akan terus semakin meningkat.

"Kami mendorong segera disahkannya RUU PKS yang sudah sejak 2016 dibahas di DPR," kata Ririn Sefsani dari Partnership for Governance Reform (Partnership) kepada Kompas.com dalam rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Seksual di car free day (CFD) Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/12/2018).

Baca juga: Komisi VIII Jelaskan Alasan Lambannya Pembahasan RUU PKS

Ririn menjelaskan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini perkosaan, pelecehan seksual, termasuk pembunuhan terhadap perempuan selalu meningkat setiap tahunnya.

Bahkan, kata dia, DPR selalu menaruh perhatian ketika ada kasus kekerasan seksual di Indonesia. Seperti kasus Yuyun di Bengkulu dan Baiq Nuril yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, RUU PKS belum juga disahkan.

"Harusnya kasus-kasus seperti ini bisa menggugah mereka untuk segera mengesahkan RUU PKS. Kalau enggak ada payung hukum, kasus seperti ini akan semakin meningkat," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Belum lagi kita punya problem bahwa kadang kesetaraan gender dianggap sesuatu yang tidak penting. Padahal, selama tidak ada kesetaraan gender, kasus ini akan semakin besar," imbuhnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap melalui aksi tersebut RUU PKS yang digodok Komisi VIII DPR RI dapat segera disahkan menjadi UU.

Sementara itu, Kepala UPT Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta Siti Dariyatini mengatakan, kekerasan perempuan dan anak di Solo tahun 2018 ada 66 kasus, dengan rincian 21 kasus perempuan dan 45 kasus anak-anak.

Baca juga: Alasan Ketua DPR soal Pembahasan RUU PKS yang Tak Kunjung Rampung

Kemudian pada 2017 ada 87 kasus, dengan rincian 33 kasus perempuan dan 54 kasus anak-anak.

"Memang masih didominasi kasus kekerasan terhadap anak. Perlu kerja keras bersama masyarakat untuk menekan angka kasus kekerasan perempuan dan anak di Solo," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Dinilai Efektif, Kebijakan Ridwan Kamil Atasi Covid-19 Disorot Media Australia

Regional
Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Walkot Madiun Prioritaskan Pembagian Daging Kurban untuk Warga Isoman

Regional
Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Bantu Pulihkan Sektor Kesehatan dan Ekonomi, Disparbud Jabar Ajak Pelaku Ekraf Ikuti Vaksinasi

Regional
Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Jika Kasus Covid-19 Turun, Pemkot Semarang Akan Longgarkan Pembatasan

Regional
Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X