KOMPAS.com — Fakta demi fakta di balik tragedi berdarah di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, mulai terungkap. Salah satunya, selama menjalankan proyek di Papua, PT Istaka Karya sama sekali tanpa pengawalan dari aparat keamanan.
Presiden Joko Widodo juga pernah diingatkan untuk tidak meninjau lokasi Nduga karena rawan gangguan keamanan. Namun, saat itu Jokowi tetap memutuskan untuk mengunjungi proyek Trans-Papua.
Selain itu, 16 jenazah telah berhasil dievakuasi dari lokasi pembantaian di Nduga, Papua.
Inilah sederet fakta yang terungkap dari kasus penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga:
Sejak 1 Januari 2017, PT Istaka Karya bekerja untuk membangun proyek jembatan Jalan Trans-Papua, yang berada di wilayah pedalaman, khususnya di wilayah Pegunungan Tengah, Papua.
Akan tetapi, selama pekerjaan pembangunan proyek tersebut, tak ada aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI yang mengawal.
Padahal, lokasi pembangunan jembatan merupakan wilayah yang sangat rawan dari gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang selama ini kerap meneror para pekerja maupun masyarakat.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengungkapkan, selama ini tak ada permintaan dari pihak PT Istaka Karya untuk melakukan pengawalan terhadap para pekerja yang melaksanakan pembangunan.
“Kalau pengawalan melekat tidak ada permintaan. Namun, selama ini ada anggota yang melakukan patroli di sepanjang pekerjaan pembangunan Jalan Trans-Papua,” kata Kamal, Jumat (7/12/2018).
Hal senada juga diungkapkan Wakapendam XVII/Cendrawasih Letkol Inf. Dax Sianturi.
Baca juga: Kerjakan Jembatan di Nduga Papua, PT Istaka Karya Tak Dikawal Pihak Keamanan
Saat Jokowi hendak berkunjung ke Nduga, tepatnya dua tahun lalu, Kepala BIN, Panglima TNI, dan Kapolri sempat memintanya untuk berpikir ulang karena masalah ancaman keamanan.
"Tahun 2016 saya ke Kabupaten Nduga, karena enggak ada jalan harus 4 hari jalan kaki. Saya pakai helikopter ke sana. Oleh Kapolri, oleh Kepala BIN, oleh Panglima TNI tidak diperbolehkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (7/12/2018).
"'Pak, Bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan'," kata Jokowi menirukan pernyataan jajarannya.