Guru Honorer Sambut Positif Aturan Pengangkatan Pegawai dengan Skema PPPK

Kompas.com - 07/12/2018, 12:00 WIB
Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jombang, Rabu (3/10/2018) pagi. KOMPAS.com/Moh. SyafiiRatusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di DPRD Jombang, Rabu (3/10/2018) pagi.

JOMBANG, KOMPAS.com - Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan pegawai honorer disambut positif kalangan guru honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia Kabupaten Jombang, Ipung Kurniawan berharap, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Managemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) bisa mengakomodir kepentingan honorer.

Terbitnya aturan pengangkatan pegawai honorer tersebut, menurut Ipung, menjadi angin segar bagi honorer, baik guru, tenaga kesehatan, maupun honorer lainnya yang bekerja di beberapa instansi pemerintah.

"Kami selaku honorer merasa lega dan mendukung itikad baik dari pemerintah, meskipun belum sesuai dengan tuntutan kami untuk diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)," kata Ipung Kurniawan kepada Kompas.com, Jum'at (7/12/2018).

Baca juga: Solusi bagi Guru Honorer, Masuk PPPK dan Penyesuaian Upah

Di Kabupaten Jombang, sebut Ipung, terdapat ribuan tenaga honorer yang sudah bekerja di beberapa instansi pemerintah. Sebagian besar menjalankan tugas fungsional sebagai tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah naungan Dinas Pendidikan.

Selain menjadi tenaga pendidik, sebagian honorer bekerja sebagai tenaga kesehatan, lalu sebagian kecil lainnya tersebar pada beberapa instansi pemerintah.

Ipung Kurniawan sendiri merupakan bagian dari kelompok guru honorer yang bekerja sebagai tenaga pendidik sejak sebelum tahun 2005. Kelompok yang sudah bekerja sebelum tahun 2005 disebut sebagai honorer kategori 2.

Selain honorer kategori 2 dengan jumlah 875 orang, di Kabupaten Jombang juga terdapat ribuan honorer yang diangkat dan menjalankan tugas mulai tahun 2005. Sebagian besar merupakan tenaga guru SD dan SMP.

Baca juga: Soal Pengangkatan Honorer Jadi PPPK, Pemkab Tunggu Aturan Turunan PP 49/2018

Dijelaskan, dengan terbitnya aturan pengangkatan pegawai honorer, kejelasan status dan nasib honorer diyakini bisa lebih terang. Beberapa tahun terakhir, status honorer dianggap ilegal yang berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka.

Di kalangan guru honorer SD dan SMP dibawah naungan Dinas Pendidikan, tidak jelasnya status kepegawaian membuat mereka tidak bisa mengikuti program peningkatan kapasitas dan sertifikasi pendidik.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Positif Covid-19, Ratusan Pegawai Pemkab Nunukan Jalani 'Rapid Test'

ASN Positif Covid-19, Ratusan Pegawai Pemkab Nunukan Jalani "Rapid Test"

Regional
Cerita Anggota TNI Sembuh dari Covid-19: Cemas dan Was-was Begitu Tahu Terpapar...

Cerita Anggota TNI Sembuh dari Covid-19: Cemas dan Was-was Begitu Tahu Terpapar...

Regional
Waspada, 5 Titik Jalur Kereta Api di Daop 5 Rawan Bencana

Waspada, 5 Titik Jalur Kereta Api di Daop 5 Rawan Bencana

Regional
Info Terbaru, BNN Menduga Ada Ladang Ganja Tersembunyi di Tasikmalaya

Info Terbaru, BNN Menduga Ada Ladang Ganja Tersembunyi di Tasikmalaya

Regional
Olah Pangan Lokal, Usaha Kelompok Masyarakat Ini Beromzet Jutaan Rupiah Selama Pandemi

Olah Pangan Lokal, Usaha Kelompok Masyarakat Ini Beromzet Jutaan Rupiah Selama Pandemi

Regional
Mayat Perempuan Terbakar dalam Mobil di Sukoharjo Korban Pembunuhan

Mayat Perempuan Terbakar dalam Mobil di Sukoharjo Korban Pembunuhan

Regional
Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Buruh Demo di Gedung DPRD Kalsel

Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Buruh Demo di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Pemilik Tanaman Ganja di Tasik Lakukan Riset dan Gunakan Cara Ilmiah

Pemilik Tanaman Ganja di Tasik Lakukan Riset dan Gunakan Cara Ilmiah

Regional
Kisah Vera Key, Sukses Usaha Reparasi Boneka Bekas Diminati hingga ke Mancanegara

Kisah Vera Key, Sukses Usaha Reparasi Boneka Bekas Diminati hingga ke Mancanegara

Regional
Kisah TKW Indramayu Meninggal di Malaysia karena TBC, Kabur dari Majikan dan Dirawat Pria Myanmar

Kisah TKW Indramayu Meninggal di Malaysia karena TBC, Kabur dari Majikan dan Dirawat Pria Myanmar

Regional
Heboh Pendaki Foto Bugil di Gunung Gede, Ini Kata Pengelola

Heboh Pendaki Foto Bugil di Gunung Gede, Ini Kata Pengelola

Regional
Ingat, Wisatawan yang Ingin ke Bali Tetap Wajib Menunjukkan Hasil Rapid Test

Ingat, Wisatawan yang Ingin ke Bali Tetap Wajib Menunjukkan Hasil Rapid Test

Regional
Sultan HB X Ogah Komentari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Sultan HB X Ogah Komentari Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Regional
Mengaku Dipukul Kekasihnya di Apartemen, Perempuan Ini Pecah Kaca Jendela untuk Cari Bantuan

Mengaku Dipukul Kekasihnya di Apartemen, Perempuan Ini Pecah Kaca Jendela untuk Cari Bantuan

Regional
Wartawan Dibunuh karena Masalah Sepele, Keluarga Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Wartawan Dibunuh karena Masalah Sepele, Keluarga Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X