Jumlah Pemilih Difabel Belum Diketahui, KPU Jombang Kena Kritik

JOMBANG, KOMPAS.com - Kalangan difabel di Jombang, Jawa Timur, mengkritik cara kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Direktur Suara Difabel Mandiri (SDM), Achmad Fathul Iman mengatakan, sejauh ini KPU Jombang belum terlihat serius dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak tahun depan. Persiapan tersebut, khususnya yang menyangkut keberadaan pemilih dari kalangan difabel.

Menurut Iman, ada dua hal yang patut disoroti terkait kepedulian penyelenggara Pemilu 2019 terhadap kalangan difabel. Dua hal yang dimaksud, yakni soal data pemilih dari kalangan difabel, serta sosialisasi Pemilu kepada Difabel.

"KPU perlu segera menyampaikan berapa jumlah pemilih di Jombang yang difabel. Sampai sekarang kan belum jelas," kata Iman, Selasa (4/12/2018). 

Baca juga: Bidik Pemilih Pemula, Bawaslu dan KPU Jombang Lakukan Gerilya Kampus

Dikatakan, jumlah dan sebaran difabel di Kabupaten Jombang saat ini masih belum diketahui pasti. Namun, ujar Iman, masalah tersebut semestinya bisa segera dijawab oleh KPU Jombang.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki perangkat penyelenggara sampai ke tingkat Kecamatan (PPK) hingga Desa (KPPS). Dengan SDM yang menyebar ke tingkat Kecamatan, data pemilih dari kalangan difabel seharusnya sudah dikantongi KPU Jombang.

Ditambahkan Iman, pemahaman difabel tentang bagaimana cara menggunakan hak pilih juga masih kurang. Sejauh ini, ungkapnya, KPU belum memahami bagaimana kondisi dan apa yang dibutuhkan kalangan difabel dalam Pemilu nanti.

"Kabarnya KPU pernah mengundang puluhan difabel ke KPU untuk sosialisasi Pemilu. Itu kan yang bisa datang. Lalu, bagaimana dengan yang tidak bisa datang dan memerlukan perlakuan berbeda," kritik Iman.

Baca juga: Sosialisasikan Pemilu, KPU Jombang Dekati Kelompok Khusus

Ketua Ikatan Penyandang Cacat (IPC) Jombang, Suliyono mengatakan, pihak penyelenggara Pemilu perlu segera mengantongi jumlah dan sebaran pemilih dari kalangan difabel.

Hal itu diperlukan agar nantinya tidak ada difabel yang gagal menggunakan hak pilih, gara-gara pihak penyelenggara Pemilu tidak bisa mendeteksi jumlah dan sebaran pemilih dari kalangan difabel.

"Yang penting sekarang data pemilih difabel. Itu perlu segera diketahui agar nantinya KPU dan pelaksana pemungutan suara bisa memenuhi hak-hak difabel," kata Sulis, sapaan akrabnya.

Anggota KPU Jombang, Abdul Wadud Burhan mengungkapkan, pendataan dan pemetaan pemilih dari kalangan difabel masih dilakukan KPU Jombang.

"Ini masih proses, Insyaallah tanggal 7 - 8 (Desember 2018) akan kita tetapkan di Kabupaten," kata Burhan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Anggota KPU Jombang bidang sosialisasi dan SDM, Moch. Fatoni mengakui, sosialisasi Pemilu 2019 ke kelompok difabel memang belum optimal dilakukan.

KPU Jombang, jelasnya, akan mengoptimalkan sosialisasi Pemilu 2019 kepada kalangan difabel pada tahun depan.