Ruang Kerja Bupati Jepara Digeledah KPK, Ini Komentar Ganjar Pranowo

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomentar singkat atas penggeledahan ruang kerja Bupati Jepara, Jateng, Ahmad Marzuki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/12/2018).

Ganjar mengaku tidak tahu ada operasi KPK di wilayahnya di hari tersebut.

"Saya belum tahu," ucap Ganjar, saat dimintai komentar, di Puri Gedeh, Semarang, Selasa petang.

Ganjar mengatakan, meski menjabat sebagai gubernur, pihaknya tidak perlu diberi pemberitahuan oleh penegak hukum. KPK langsung jalan untuk mengumpulkan barang bukti.

"Belum ada. Kalau hal-hal seperti itu pasti tidak koordinasi. Saya malah belum dengar. Kalau persoalan sudah di penegakan hukum, diserahkan aparat hukum, biar berproses," tandasnya.

Baca juga: Ketua KPK: Bupati Jepara Diduga Menyuap Hakim

Kendati demikian, Ganjar mengaku pernah bertanya kepada Marzuki soal kasus lama yang menjeratnya. Marzuki kemudian menjawabnya secara gamblang.

Namun terkait kasus terbaru, Ganjar mengaku tidak mengetahuinya.

"Kalau benar kasus yang dulu, saya dulu pernah nanya sama dia, apakah yang sebenarnya terjadi, apakah benar duit Banpol diselewengkan atau barangkali ada pencatatan yang keliru. Saya rasa pak Bupati yang tahu soal itu," tandasnya lagi.

KPK menduga Bupati Jepara Ahmad Marzuki terlibat dalam kasus penyuapan hakim. Penyidik KPK menggeledah ruang kerja Marzuki di Jepara, Jawa Tengah, Selasa (4/12/2018).

"Diduga Bupati Jepara memberikan dana kepada hakim terkait putusan atas praperadilan di PN Semarang," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Selasa.

Menurut Agus, suap yang melibatkan Marzuki diduga untuk memengaruhi putusan praperadilan atas surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dari Kejaksaan Tinggi Jateng pada 2017.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, membatalkan status tersangka korupsi untuk Bupati Jepara Ahmad Marzuki, pada November 2017.