Fakta di Balik Aksi Peringatan HUT OPM di Surabaya, Ratusan Mahasiswa Diamankan hingga Polisi Kepung Asrama

KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa Papua di Surabaya diamankan polisi usai menggelar acara peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Hal tersebut dilakukan polisi untuk menghindari bentrok dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, yang saat itu menyatakan penolakan adanya aksi separatisme di Surabaya.

Selain itu, polisi juga mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Dua bus disiapkan untuk mengevakuasi para mahasiswa agar tetap menjaga keamanan Kota Surabaya.

Aksi pemulangan mahasiswa Papua ternyata mendapat tentangan dari Kontras (Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) Surabaya. Kontras menilai adanya intimidasi selama proses pemulangan dan aksi HUT OPM di Surabaya.

Berikut ini fakta lengkapnya:

1. Pemuda Pancasila menolak upacara HUT OPM di Surabaya

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Mahasiswa Papua dievakuasi dari asrama mahasiswa di Jalan Kalasan Surabaya Minggu (2/12/2018)

Sekretaris Pemuda Pancasila Surabaya Baso Juherman mengatakan, massa Pemuda Pancasila sudah sejak Sabtu (1/12/2018) mengawal gerak-gerik 100 lebih warga Papua yang berkumpul di asrama tersebut.

"Kemarin (Sabtu, 1 Desember 2018) mereka menggelar aksi peringatan Papua Merdeka. Kami tidak ingin ada aksi separatisme di Surabaya. Kami ingin Surabaya kondusif," katanya.

Sementara itu, 233 mahasiswa Papua telah diamankan polisi usai mengikuti upacara HUT OPM.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, diamankannya ratusan mahasiswa tersebut untuk menghindari bentrok dengan salah satu ormas di Surabaya.

Baca Juga: Mahasiswa Papua di Surabaya Berencana Laporkan Kelompok Ormas

2. Kontras soroti pengamanan ratusan mahasiswa Papua

TOTO SIHONO Ilustrasi kekerasan

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Surabaya, menjelaskan, ada intimidasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dalam aksi peringatan 57 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.

"Ada laporan penyerangan dan pembubaran paksa terhadap kegiatan mahasiswa Papua di Surabaya," kata Fatkhul Khoir, Koordinator Kontras Surabaya.

Menurut dia, aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak kebabasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

"Tanpa terkecuali mahasiswa Papua, yang wajib dilindungi oleh negara khususnya kepolisian," terangnya.

Baca Juga: Tolak Kibarkan Merah Putih, Mahasiswa Papua dan Warga Bentrok di Surabaya