Pemerintah Pusat Diminta Terlibat Kelola Danau Laut Tawar

TAKENGON, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah pusat dianggap perlu terlibat dalam pelestarian Danau Laut Tawar, sehingga dapat menjadi penghidupan bagi masyarakat di Dataran Tinggi Gayo, khususnya Aceh Tengah.

Hal tersebut dikemukakan Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar dihadapan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam pembukaan Seminar Tata Kelola Pemerintahan, di Gedung Olah Seni (GOS) Takengon, Jum’at (30/11/2018)

“Terus terang Pemkab Aceh Tengah tidak punya kemampuan keuangan dan SDM yang memadai untuk mengelola danau kebanggaan masyarakat Gayo ini,” ujar Shabela.

Baca juga: Kementerian PUPR Studi Revitalisasi Danau Laut Tawar

Seperti diketahui, ungkap Shabela, Danau Laut Tawar selain menjadi sumber kehidupan nelayan juga merupakan salah satu lokomotif pariwisata yang ada di daerah penghasil kopi itu.

“Jika kawasan dan ekosistem danau Laut Tawar ini terus terganggu atau bahkan rusak bukan masyarakat Aceh Tengah saja yang rugi, namun beberapa wilayah Aceh akan mendapat dampaknya,” tambahnya.

Ia menerangkan, aliran Danau Laut Tawar saat ini menjadi sumber pembangkit energi listrik PLTA 1 dan 2 yang diproyeksi menghasilkan 86 megawatt dan mampu melayani kebutuhan listrik di sebagian wilayah Aceh.

“Oleh karena itu, kami harapkan perhatian Bapak Plt Gubernur dan jajaran terkait bersama-sama mendorong pemerintah pusat turut memberi perhatian terhadap pengelolaan danau Lut Tawar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, masyarakat setempat menyebut Danau Laut Tawar dengan Danau Lut Tawar. Danau itu berada tidak jauh dari Kota Takengon, Aceh Tengah.