Jeritan Warga Halmahera Utara, Demi Selembar KTP Bisa Habis Uang Sejuta...

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, Djemi Duan tidak menampik kesulitan yang dialami warga Halmahera Utara tersebut.

Menurutnya, dalam hal seperti ini harusnya kepala desa setempat lebih proaktif pada warganya.

Pemerintah desa, katanya, dapat mendata warganya siapa saja yang belum melakukan perekaman KTP, kemudian dikumpul di satu lokasi, agar petugas mendatangi mereka melakukan perekaman.

Baca juga: Warga Bekasi Rela Antre Pagi Buta demi Cetak KTP Elektronik

“Setelah itu, jika sudah perekaman barulah kades jika ke Tobelo mampir di kantor Catatan Sipil untuk mengambil KTP warganya. Tapi ini kan tidak, kades sering kita lihat di Tobelo tapi tidak pernah ke kantor Catatan Sipil, mungkin di Capil karena tidak ada uangnya,” kata Djemi.

Menurutnya, untuk pengurusan KTP tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun dia memahami jika warga sendiri yang datang melakukan perekaman KTP dari Loloda biaya bisa mencapai ratusan ribu rupiah.

Blanko KTP tidak pernah kosong

Ditanya, adanya oknum pegawai di dalam yang lebih mengutamakan anggota DPRD daripada warga yang sudah melakukan perekaman, Djemi membantahnya.

“Itu tidak benar pak, hanya yang dijaga jangan sampai ada calo,” ujarnya.

Waktu yang dibutuhkan juga katanya untuk perekaman hingga pencetakan KTP katanya, tidak bisa ditentukan.

Baca juga: Pungli e- KTP Rp 400 Ribu, Pegawai Dinas Dukcapil di Jayapura Ditangkap

“Ada yang sehari, ada juga dua tiga bahkan seminggu, tidak menentu,” ujarnya.

Namun yang jelasnya katanya, persoalan blanko kosong tidak bisa dijadikan alasan, karena sepengetahuannya blanko KTP tidak pernah kosong.

“Hanya untuk perekaman di kantor kecamatan dulu pernah dilakukan disana, tapi alatnya tidak dijaga dengan baik, ada yang hilang lah, rusak dan sebagainya makanya sekarang ini dipusatkan di pusat kabupaten,” kata Djemi.