Wagub DKI Masih Kosong, Mendagri Bilang Seharusnya Partai Pengusung Kompak

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bukanlah kesalahan dari Gubernur DKI Anies Baswedan melainkan partai pengusung yang hingga saat ini belum mengajukan nama.

Seperti diketahui kekosongan posisi Wagub DKI ini terjadi sejak Sadiaga Uno mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan Tjahjo usai menghadiri Apel Danrem dan Dandim se- Indonesia di Pussenif, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018). 

"Wakil Gubernur DKI kok sampai sekarang belum, itu bukan salah pak Anies itu salah partai pengusung," katanya.

Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo: Wali Kota Bandung Tetap Harus Lantik Benny Jadi Sekda

"Harusnya partai pengusung kompak dulu mengajukan satu atau dua nama gabungan partai politik kepada Gubernur, mengajukan ke DPRD, diputuskan mau voting kah atau mau aklamasi, baru diserahkan kepada Mendagri, soal kapan itu bukan wewenang kami bukan wewenangnya Pak Anies tetapi kewenangan koalisi gabungan partai itu."

Diberitakan sebelumnya saat ini partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra tengah menentukan sosok pengganti Sandiaga Uno.

Kedua partai itu sepakat bahwa dua calon wakil gubernur yang akan diajukan ke DPRD DKI untuk dipilih berasal dari PKS.

Namun kedua calon itu harus lolos fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan terlebih dulu.

DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI akan membentuk badan untuk melakukan tes tersebut. Badan tersebut nantinya yang akan memutuskan kader yang lolos sebagai kandidat wagub.

Baca juga: Mendagri Belum Terima Surat dari Gubernur Terkait Pengunduran Diri Bupati Indramayu