Wagub DKI Masih Kosong, Mendagri Bilang Seharusnya Partai Pengusung Kompak

Kompas.com - 28/11/2018, 07:33 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ditemui usai menghadiri avara Apel Danrem - Dandim Seluruh Indonesia di Pusenif, Kota Bandung, Jawa Barat.KOMPAS.com/AGIEPERMADI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang ditemui usai menghadiri avara Apel Danrem - Dandim Seluruh Indonesia di Pusenif, Kota Bandung, Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut kekosongan kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta bukanlah kesalahan dari Gubernur DKI Anies Baswedan melainkan partai pengusung yang hingga saat ini belum mengajukan nama.

Seperti diketahui kekosongan posisi Wagub DKI ini terjadi sejak Sadiaga Uno mengundurkan diri karena maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pada pemilihan Presiden 2019.

Hal itu disampaikan  Tjahjo usai menghadiri Apel Danrem dan Dandim se- Indonesia di Pussenif, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (27/11/2018). 

"Wakil Gubernur DKI kok sampai sekarang belum, itu bukan salah pak Anies itu salah partai pengusung," katanya.


Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo: Wali Kota Bandung Tetap Harus Lantik Benny Jadi Sekda

 

"Harusnya partai pengusung kompak dulu mengajukan satu atau dua nama gabungan partai politik kepada Gubernur, mengajukan ke DPRD, diputuskan mau voting kah atau mau aklamasi, baru diserahkan kepada Mendagri, soal kapan itu bukan wewenang kami bukan wewenangnya Pak Anies tetapi kewenangan koalisi gabungan partai itu."

Diberitakan sebelumnya saat ini partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra tengah menentukan sosok pengganti Sandiaga Uno.

Kedua partai itu sepakat bahwa dua calon wakil gubernur yang akan diajukan ke DPRD DKI untuk dipilih berasal dari PKS.

Namun kedua calon itu harus lolos fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatuhan terlebih dulu.

DPD Gerindra DKI dan DPW PKS DKI akan membentuk badan untuk melakukan tes tersebut. Badan tersebut nantinya yang akan memutuskan kader yang lolos sebagai kandidat wagub.

Baca juga: Mendagri Belum Terima Surat dari Gubernur Terkait Pengunduran Diri Bupati Indramayu

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X