KPK Sita Dokumen APBD Kabupaten Malang Selama Dipimpin Rendra Kresna

MALANG, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang mulai dari Tahun 2010 hingga 2018.

Data itu disita dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang Willem Petrus Salamena dalam bentuk soft copy.

Willem memberikan data itu melalui satu keping compact disc dan satu flashdisc ke penyidik KPK yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Mapolres Malang Kota, Selasa (27/11/2018) petang.

"Penyerahan data dan penyitaan data APBD 2010 sampai 2018 untuk seluruh SKPD," katanya.

Baca juga: KPK Dalami Proyek DAK Kabupaten Malang Selama Dipimpin Rendra Kresna

Data APBD yang diserahkannya sesuai dengan yang ada di BPKAD yang dipimpinnya. Sementara terkait dengan rincian pelaksanaan APBD itu ada dinas dan badan masing - masing.

"Saya ini wungkulnya (utuhnya). Rinciannya ada di dinas. Tidak ada di sana," ungkapnya.

Willem sendiri sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi. Terkahir, ia diperiksa sebagai saksi pada Senin (26/11/2018) kemarin. Rumah pribadi Willem juga sudah pernah digeledah oleh penyidik.

Saat menyerahkan data itu, Willem juga sempat diperiksa terkait dengan data soft copy yang diserahkannya.

"Saya menerangkan isi softwarenya saja. Pengadaan barang dan modal itu saya terangkan. Untuk rinciannya ada di dinas masing - masing," jelasnya.

Data APBD 2010 hingga 2018 merupakan data APBD Kabupaten Malang selama dipimpin oleh Bupati Malang Rendra Kresna.

Saat ini, Rendra Kresna sudah ditahan karena diduga menerima suap dan gratifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan 2011. Rendra juga sudah non-aktif sebagai bupati.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bupati Malang Rendra Kresna Hormati Keputusan KPK