Sandiaga: Banyak Petani Tidak Punya Akses Pupuk Organik karena Data Simpang Siur

MALANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyoroti data petani yang dianggapnya masih simpang siur.

Menurut dia, banyak petani yang belum terdata dan berpengaruh terhadap akses penyaluran bantuan pupuk organik.

"Menurut saya, basisnya itu data. Kita harus kuatkan data kita. Karena kita tahu data kita ini simpang siur, banyak petani yang belum terdata belum mendapatkan akses terhadap pupuk organik," kata Sandiaga dalam diskusi bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), di Lapangan Pasar Bunga, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (24/11/2018).

Sandiaga tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah petani yang tidak terdata dan tidak memiliki akses untuk bantuan pupuk organik.

Baca juga: Sandiaga: Ada Lulusan S2 Kehilangan Pekerjaan dan Jadi Ojek Online

Ia hanya mengatakan bahwa ada persentase 30 persen dan 70 persen.

Artinya, dari jumlah petani yang ada, sebanyak 70 persen terdata dan sisanya sebanyak 30 persen tidak terdata.

Jumlah petani yang terdata sebesar 70 persen itu pun dinilainya tidak sinkron.

"Selalu kita lihat bahwa konsepnya 30-70, dari 70 persen yang terdata, 30 persennya tidak terdata. 70 persen yang terdata, rata-rata datanya tidak sinkron. Tidak terharmonisasi dengan baik," kata Sandiaga.

Oleh karena itu, lanjut Sandiaga, ia bersama Prabowo Subianto mempersiapkan program Indonesia Smart Mission.

Program itu untuk mengintegrasikan semua data, termasuk data para petani.

Baca juga: Sandiaga Senang Bisa Iris Tempe Setipis Kartu ATM

"Di bawah pemerintahan Prabowo-Sandi, kita punya Indonesia Smart Mission, di mana semua data-data itu terintegrasi. Sehingga kita perlu tahu, sekarang bisa by name by address. Sudah ada pada lokasinya. Sudah ada jenis usahanya, jenis pertanian yang diungkap dalam sebuah data. Sekarang berbasis teknologi. Ini revolusi industri 4.0 dan kita bisa mampu hadirkan itu," kata Sandiaga.

Ia juga menjanjikan pembenahan sektor pertanian sebagai prioritas. Sandiaga ingin menekan biaya produksi pertanian melalui distribusi pupuk yang merata dan distribusi hasil panen agar tidak anjlok saat musim panen.

"Tadi masukan dari para petani agar pemerintah hadir bersama petani dan dunia usaha untuk memberikan akses kepada produksi yang lebih terjangkau. Karena seperti tadi tomat, harga produksi Rp 1.500 per kilogram, tapi ketika dijual hanya Rp 300 per kilogram," kata Sandiaga.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Pak Sandiaga Kok Pintar Sekali Menafsirkan Harga

"Nah itu diakibatkan karena pupuk dan juga karena biaya produksi yang lain, pemerintah harus pastikan agar harga tidak anjlok pada saat panen," lanjut dia.

Sandiaga juga meminta agar akses pupuk bisa dinikmati oleh semua petani.

"Ke depan akan menginginkan bahwa pupuk organik ini didistribusikan secara menyeluruh, baik kepada petani yang ikut dalam kelompok maupun petani yang tidak tersentuh. Jadi koalisi adil makmur ini harus memastikan bahwa distribusi pupuk organik ini harus adil," kata Sandiaga.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sandiaga Salahudin Uno