Prabowo Sebut Kekayaan Nasional Justru Dinikmati Negara Lain

SOLO, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan, banyak kekayaan nasional yang justru dinikmati oleh negara lain.

Terkait dengan pernyataannya itu, lanjut Prabowo, belum ada yang berani menyanggah ataupun membantahnya.

"Saya minta disanggah. Buktikan dengan angka bahwa kekayaan Indonesia tinggal di Indonesia," kata Prabowo, dihadapan ribuan tamu undangan silaturahim relawan Solo Raya dan deklarasi Aliansi Masyarakat Madani, di The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018) malam.

Menurut Prabowo, dirinya pernah diejek ketika mengatakan ada kebocoran kekayaan Indonesia sebanyak Rp 1.000 triliun per tahun.

Baca juga: Canda Prabowo Kala Minum Kopi di Hadapan Relawan

Tetapi, pemerintah sekarang justru meminta masukan terhadap dirinya untuk Undang-Undang Teks Amnesti (program pengampunan). Saat itu, Menteri Keuangan dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

"Menteri Bambang Brodjonegoro minta dukungan saya untuk UU Tax Amnesty. Kenapa harus ada Tax Amnesty, karena ternyata diakui oleh beliau Rp 11.000 triliun lebih uang negara berada di luar negeri," beber Prabowo.

Pernyataannya terkait kebocoran kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri tersebut, kata Prabowo, kini diakui pemerintah.

Dia menyebut, dengan banyaknya kekayaan yang bocor keluar negeri berimbas pada kehidupan rakyat Indonesia.

"Karena itu rakyat kita tinggal menerima upah-upah yang rendah. Itu pun mereka yang punya pekerjaan. Bagaimana orang-orang yang sulit dapat pekerjaan," terang dia.

Prabowo menambahkan, imbas dari kebocoran kekayaan Indonesia tersebut membuat gaji gubernur seluruh Indonesia hanya Rp 8 juta per bulan.

"Mungkin sudah naik sedikit," terang dia.

Begitu pula dengan gaji bupati/wali kota kabupaten/kota di Indonesia setiap bulannya sebanyak Rp 6 juta.

Baca juga: Caleg PBB Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandiaga

"Untuk kampanye gubernur saya kira Rp 100 miliar. Untuk kampanye bupati di atas Rp 15 miliar. Saya tahu karena saya sebagai Ketua Umum Gerindra," tutur dia.

Dirinya bercerita ada kader Gerindra yang maju sebagai calon bupati. Sudah mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 15 miliar, namun kalah.

"Apa yang terjadi. Kalau seorang pejabat negara gajinya sangat kecil dia harus keluarkan dana begitu besar untuk kampanye politik. Artinya adalah, dia akan terpaksa dua kemungkinan. Satu terpaksa menerima gratifikasi atau korupsi anggaran," ungkap dia.

"Banyak sekali pejabat kita yang kena KPK. Tapi intinya adalah bahwa birokrasi kita, pemerintah kita, lembaga-lembaga kita, tidak sebagaimana yang kita harapkan. Banyak pejabat kita yang tidak kuat imannya," ujar dia.