Ada Peraturan Menteri, Pemkot Surakarta Optimistis Kebutuhan Formasi CPNS Terpenuhi

Kompas.com - 22/11/2018, 15:42 WIB
Sejumlah peserta tes SKD menunggu giliran memasuki ruangan tes, di Gedung Siti Khadijah, Yogyakarta. Kompas.com/Luthfia Ayu AzanellaSejumlah peserta tes SKD menunggu giliran memasuki ruangan tes, di Gedung Siti Khadijah, Yogyakarta.

SOLO, KOMPAS.com - Pemkot Surakarta optimistis 461 formasi CPNS 2018 di Kota Solo, Jawa Tengah akan terpenuhi.

Hal ini seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB No 38 Tahun 2018 sebagai solusi mengisi kekosongan formasi CPNS.

Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Surakarta Lisino Soares mengatakan, dengan adanya Peraturan Menpan PAN dan RB tersebut, kebutuhan formasi CPNS di Solo akan terpenuhi.

Sebab, dengan peraturan itu, peserta yang tidak memenuhi passing grade bisa tetap lolos lewat sistem ranking.

"Saya yakin 461 formasi CPNS mudah-mudahan terpenuhi. Tapi itu nanti masih tes satu kali lagi. Kalau tes keduanya hasilnya anjlok ya sudah," kata Lisino dikonfirmasi Kompas.com di Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/11/2018).

Baca juga: Ini Isi Peraturan Menteri PANRB soal Sistem Ranking pada Seleksi CPNS

Disebutkan, tes SKD CPNS telah diselenggarakan Pemkot Surakarta di Sragen pada 27-30 Oktober 2018. Dari ribuan peserta CPNS yang mengikuti tes tersebut, hanya 530 peserta yang dinyatakan lolos tes SKD.

Ia memperinci, 461 formasi CPNS tersebut meliputi formasi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, formasi khusus, dan formasi disabilitas.

"Masih validasi data karena besok (Sabtu) ada undangan ke Kemen PAN dan RB untuk rekonsiliasi data. Hasilnya kalau sudah akan kami share," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menerapkan sistem ranking sebagai alternatif kriteria kelulusan SKD peserta seleksi CPNS.

Angka kelulusan SKD dinilai sangat rendah karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.

Menteri PAN dan RB Syarifuddin mengatakan, ia sudah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 sebagai payung hukumnya.

Dengan aturan ini, peserta yang tak memenuhi passing grade bisa tetap lolos lewat sistem ranking.

"Kami tidak berorientasi pada passing grade, tapi berorientasi pada ranking," kata Syarifuddin di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (2/11/2018).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Demonstran Penolak RUU HIP Boleh Bertemu Anggota Dewan, asal Ikut Rapid Test

Regional
Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Dalam 3 Hari, Pasien Corona di Kalsel Bertambah 403 Orang, Kini Catat 4.621 Kasus

Regional
14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

14.483 Orang Mengungsi dan 24 Jiwa Meninggal Akibat Banjir Masamba

Regional
Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Pasien Covid-19 di Ogan Ilir Mencapai 107 Orang, Kantor Pemkab Ditutup

Regional
Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Karyawan Toko Positif Covid-19, Pusat Belanja BTC Solo Tutup 7 Hari

Regional
Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Cegah Penumpukan Warga, Pemkot Mataram Matikan WiFi Gratis di Ruang Publik

Regional
Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Anaknya Tidak Lolos PPDB, Puluhan Orangtua Gembok SMA 5 Padang

Regional
Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Wakil Bupati OKU Selatan Positif Corona, Ajudan hingga Keluarga Diisolasi

Regional
Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Seorang Tersangka Kasus Pungli PDAM Kudus Dinyatakan Positif Corona

Regional
Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Pasien Covid-19 dari Klaster Secapa AD Bandung Tersisa 948 Orang

Regional
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Minta Tes PCR Diperbanyak

Regional
Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Sayangkan Penyelundupan Anemon, Gubernur NTT: Masyarakat Harus Jaga Kekayaan Laut

Regional
Komplotan Pembuat KTP Palsu Mengaku Bisa Urus KTP dalam Sehari, Biayanya Rp 1,5 Juta

Komplotan Pembuat KTP Palsu Mengaku Bisa Urus KTP dalam Sehari, Biayanya Rp 1,5 Juta

Regional
Ridwan Kamil: Inpres Soal Denda Tak Pakai Masker Sedang Disiapkan

Ridwan Kamil: Inpres Soal Denda Tak Pakai Masker Sedang Disiapkan

Regional
Selama Penerapan PSBB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tegal Menurun

Selama Penerapan PSBB, Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tegal Menurun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X