Dedi Mulyadi Tawarkan 2 Konsep "Pembersihan" PNS Anti-Pancasila di Lembaga Negara

Kompas.com - 21/11/2018, 16:32 WIB
Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Daerah Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, untuk menerapkan solusi "pembersihan" pegawai negeri sipil (PNS) yang anti-Pancasila di setiap lembaga negara dibutuhkan pelaksanaan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan kultural.

Menurut Dedi, pendekatan kultural dapat dilakukan dengan cara penyaringan penuh pemahaman ideologi Pancasila di kalangan PNS.

“PNS ini benteng Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Masa enggak setuju dengan Pancasila? Karena itu, masing-masing lembaga negara harus melakukan screening mulai dari hari ini. Itu penting dilakukan,” kata Dedi, Rabu (21/11/2018).

Lebih lanjut mantan Bupati Purwakarta itu menilai, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila merupakan cermin etos kerja yang buruk. Untuk itu, kultur tersebut harus segera dihilangkan melalui penguatan budaya kerja.

Baca juga: Dedi Mulyadi Usulkan Pemecatan PNS Anti-Pancasila

Jika tetap tidak berhasil, maka langkah terakhir berupa pemecatan dari status PNS harus dilakukan oleh pemerintah sebagai sikap tegas.

“Rekomendasi dari sini adalah pemecatan. Kenapa? agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” tegas ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Secara teknis, TNI/Polri dan para akademisi harus terlibat aktif menyikapi permasalahan ini.

“Seluruh lembaga negara harus aktif menyikapi masalah PNS anti-Pancasila. Ini masalah serius,” katanya.

Kepala BKPSDM Purwakarta Ruslan Subanda menanggapi serius rilis Kemendagri tentang banyaknya PNS yang anti-Pancasila. Menurut dia, bulan depan tepatnya Desember 2018, pihaknya akan melakukan assessment dan tes kompetensi kebangsaan ASN di Purwakarta.

“Mulai bulan depan, kita assessment. Ini wajib bagi seluruh pegawai. Nanti, ini kita gunakan untuk mutasi dan promosi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Harus Tegas terhadap Ormas Anti-Pancasila

Berdasarkan data sementara, Ruslan memastikan bahwa di Purwakarta tidak ada PNS yang menolak Pancasila. Meski demikian, Ruslan mengaku akan tetap menunggu kepastian hasil assessment.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X