Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dedi Mulyadi Tawarkan 2 Konsep "Pembersihan" PNS Anti-Pancasila di Lembaga Negara

Kompas.com - 21/11/2018, 16:32 WIB
Putra Prima Perdana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Daerah Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, untuk menerapkan solusi "pembersihan" pegawai negeri sipil (PNS) yang anti-Pancasila di setiap lembaga negara dibutuhkan pelaksanaan dua pendekatan, yakni pendekatan struktural dan kultural.

Menurut Dedi, pendekatan kultural dapat dilakukan dengan cara penyaringan penuh pemahaman ideologi Pancasila di kalangan PNS.

“PNS ini benteng Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Masa enggak setuju dengan Pancasila? Karena itu, masing-masing lembaga negara harus melakukan screening mulai dari hari ini. Itu penting dilakukan,” kata Dedi, Rabu (21/11/2018).

Lebih lanjut mantan Bupati Purwakarta itu menilai, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila merupakan cermin etos kerja yang buruk. Untuk itu, kultur tersebut harus segera dihilangkan melalui penguatan budaya kerja.

Baca juga: Dedi Mulyadi Usulkan Pemecatan PNS Anti-Pancasila

Jika tetap tidak berhasil, maka langkah terakhir berupa pemecatan dari status PNS harus dilakukan oleh pemerintah sebagai sikap tegas.

“Rekomendasi dari sini adalah pemecatan. Kenapa? agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” tegas ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Selain itu, Dedi juga meminta pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Secara teknis, TNI/Polri dan para akademisi harus terlibat aktif menyikapi permasalahan ini.

“Seluruh lembaga negara harus aktif menyikapi masalah PNS anti-Pancasila. Ini masalah serius,” katanya.

Kepala BKPSDM Purwakarta Ruslan Subanda menanggapi serius rilis Kemendagri tentang banyaknya PNS yang anti-Pancasila. Menurut dia, bulan depan tepatnya Desember 2018, pihaknya akan melakukan assessment dan tes kompetensi kebangsaan ASN di Purwakarta.

“Mulai bulan depan, kita assessment. Ini wajib bagi seluruh pegawai. Nanti, ini kita gunakan untuk mutasi dan promosi,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Harus Tegas terhadap Ormas Anti-Pancasila

Berdasarkan data sementara, Ruslan memastikan bahwa di Purwakarta tidak ada PNS yang menolak Pancasila. Meski demikian, Ruslan mengaku akan tetap menunggu kepastian hasil assessment.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com