Ratusan PNS Unjuk Rasa Desak Bupati Morotai Mundur dari Jabatan

MOROTAI, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor bupati dan DPRD Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (19/11/2018).

Ratusan pengunjuk rasa itu tidak hanya dari masyarakat tapi juga sebagian dari mereka adalah aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Morotai.

Dalam aksi itu, massa membawa spanduk bertuliskan "Bupati Morotai Segera Turun dari Jabatan".

Spanduk lainnya bertuliskan "Meminta KPK dan Kepolisian RI Jemput Paksa Bupati Morotai".

Dalam aksinya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia mengusut dan menangkap Bupati Morotai Beni Laos dalam kasus dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar selatan.

Mereka juga meminta Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo memberikan teguran keras hingga sanksi kepada bupati Morotai atas peIanggaran terhadap aturan ASN.

Baca juga: Seorang Nelayan Asal Morotai Selamat Setelah Berenang Sejauh 20 Km

Ongky, salah satu ASN dalam orasinya menyebutkan bahwa pemecatan dan mutasi ASN tidaklah mudah, karena hal itu seharusnya dilakukan melalui penahapan.

“Apabila bupati melakukan pemberhentian jabatan tanpa melalui prosedur yang benar maka kita akan bertemu di pengadilan," katanya.

Senada disampaikan ASN lainnya. Menurut Supriyadi, selama ini ASN di Morotai tertindas dengan beberapa kebijakan yang diambil Bupati Morotai Beny Laos.

“Untuk itu saya mengimbau seluruh ASN, jangan takut dengan bupati, mari bersatu kita lawan bupati yang bertindak semena-mena,” kata Supri.

Yakmil, ASN lainnya menambahkan, sejak Bupati Beny Laos dilantik, berbagai persoalan silih berganti di Morotai. Masyarakat juga resah dengan kebijakan bupati Morotai. Padahal APBD Pemkab Morotai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 700 miliar lebih, namun masyarakat tidak sejahtera.

PNS, katanya, dijadikan budak oleh bupati, dan kerja mereka tidak pernah dihargai.

“Belum lagi pendapatan per kapita masyarakat Morotai berada di urutan 9 di Provinsi Maluku Utara. Kesejahteraan di Pulau Morotai hanya dirasakan oleh kroni-kroni penguasa,” kata Yakmil.

Baca juga: Pukul 08.35 WIT, Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Morotai

Sementara itu, Taufik Sibua, selaku tokoh pemuda menyebutkan bahwa birokrasi paling bobrok di Indonesia adalah di Morotai. Karena itu, ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat bersatu melawan bupati.

Sementara itu, ketika Kompas.com meminta konfirmasi ke Bupati Morotai Beny Laos melalui pesan WhatsApp (WA) terkait tudingan itu, yang bersangkutan belum menjawab. Hingga kini Kompas.com masih menunggu pernyataan dari Beny Laos.