Polemik Sekda Kota Bandung, Ridwan Kamil: Saya Mah Gak Ada Kepentingan

Kompas.com - 19/11/2018, 14:01 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Sekda Jabar Iwa Karniwa saat diwawancarai media di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (19/11/2018). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil didampingi Sekda Jabar Iwa Karniwa saat diwawancarai media di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (19/11/2018).

BANDUNG, KOMPAS.com - Proses pelantikan Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung terus berpolemik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap agar Pemerintah Kota Bandung ikut aturan yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri.

"(Soal Sekda Kota Bandung) Tanyanya ke Pak Oded. (Keputusan) Kemendagri tidak ada perubahan. Harapannya ikuti sesuai arahan Kemendagri. Saya mah gak ada kepentingan, karena gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah memutuskan," kata Ridwan saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (19/11/2018).

Emil, sapaan akrabnya, belum mengetahui konsekuensi apa yang dihadapi Pemkot Bandung jika tak kunjung melantik Benny.

Baca juga: Polisi: Niat Jahat Korupsi Dana Hibah Bansos Ada di Sekda Tasikmalaya

"Saya belum hafal konsekuensinya, tapi saran saya ikuti saja aturan Kemendagri," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa menuturkan, dampak dari polemik yang sudah dirasakan yakni keterlambatan Kota Bandung dalam pengajuan APBD 2018.

"Pelaksanaan APBD 2018 mengalami keterlambatan di mana Kemendagri tidak bisa memproses lebih lanjut terhadap (APBD) perubahan yang masuknya sampai mendekati akhir Oktober. Sehingga tidak bisa dilanjutkan dan (Pemkot) menggunakan APBD lama dengan beberapa kemungkinan pokok sesuai ketentuan yang berlaku," terang Iwa.

Baca juga: Polemik Sekda Kota Bandung, Sekda Jabar Minta Oded Segera Lantik Benny Bachtiar

Belum adanya ketetapan posisi Sekda di Kota Bandung, lanjut Iwa, dikhawatirkan turut mengganggu pada proses pengajuan APBD 2019.

Sebab, Sekda memiliki tugas sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tak bisa diwakilkan perannya oleh seorang pelaksana harian (Plh).

"Jangan sampai terhambat, kalau tidak diselesaikan ada kemungkinan terhambat. Itu kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut. Harapan kita, saya kira, Wali Kota menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Kemendagri telah melakukan (menjawab) usulan dari Pemkot Bandung, jadi keputusannya sesuai dengan Kemendagri, itu pegangan kita," jelasnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Regional
Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Regional
Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Regional
Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Regional
[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

Regional
Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Regional
Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Regional
'Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?'

"Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?"

Regional
Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Regional
Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Regional
IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

Regional
Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Regional
Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Penuh, Bupati Ponorogo Minta Ruang Isolasi Desa Diaktifkan Kembali

Regional
41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

41 Rumah di Kabupaten Luwu Tergusur Imbas Pelebaran Jalan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X