"Passing Grade" Tes CPNS Banyak yang Tidak Lolos, Pemerintah Terapkan Sistem Ranking

Kompas.com - 16/11/2018, 15:32 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat meninjau tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKKepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana saat meninjau tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah akan menerapkan sistem ranking sebagai alternatif kriteria kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS). Sebab, angka kelulusan SKD sangat rendah karena banyak peserta yang tidak memenuhi passing grade atau batas nilai minimal.

Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, alternatif solusi dengan sistem ranking itu diterapkan karena dikhawatirkan banyak formasi yang kosong akibat banyaknya peserta seleksi yang tidak lolos passing grade. Terutama posisi guru dan tenaga kesehatan yang banyak dibutuhkan.

Sementara, pihaknya tidak mau menurunkan passing grade karena dikhawatirkan akan merekrut Apartur Sipil Negara (ASN) yang tidak berkualitas.

Baca juga: Ingin Hasilkan ASN Berkualitas, BKN Tak Mau Turunkan Passing Grade Tes CPNS

"Sekarang kalau di daerah bagaimana solusinya. Kita lihat kalau ini dibiarkan kosong bagaimana, kalau diisi bagaimana. Formasi tahun ini itu sebagian terbesar adalah guru dan tenaga kesehatan. Kalau guru dan tenaga kesehatan kosong, ini siapa yang akan mengajarkan anak - anak. Kan lebih baik ada gurunya dari pada tidak sama sekali. Jadi itu perlu," katanya saat meninjau pelaksanaan seleksi CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018).

"Caranya bagaimana, kalau diturunkan passing grade, kan dapatnya PNS yang elek - elek (jelek - jelek). Balik lagi ke guru yang tidak berkualitas. Apakah kita mau anak - anak kita diajar oleh guru - guru yang tidak berkualitas. Nggak mau, siapa yang mau. Jadi harus bagus. Nah, mungkin penurunan passing grade itu tidak menjadi pilihan. Tapi anak - anak (peserta) tes ini yang passing gradenya belum memenuhi itu banyak yang skor totalnya tinggi sekali." 

Baca juga: Banyak CPNS Tak Lolos Tes SKD, Menpan RB Tegaskan Panselnas Sedang Cari Solusi

Dengan begitu, peserta seleksi yang tidak lolos passing grade akan diranking sesuai dengan nilai yang diperoleh. Selanjutnya akan ditentukan peserta yang lolos SKD meskipun tidak mencapai passing grade.

"Kemudian kita lakukan perankingan di sana. Yang jumlahnya tinggi - tinggi ini berapa orang sih, untuk mengisi formasi - formasi yang kosong itu. Itu kan tidak mengurangi passing grade. Artinya kita tidak menurunkan kualitas PNS-nya gitu," ungkapnya.

Sistem ranking

Sementara itu, proses ranking peserta seleksi CPNS itu menunggu peserta seleksi yang lulus murni atau peserta yang memenuhi passing grade. Nantinya, penentuan kelulusan peserta melalui proses ranking disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), yakni berjumlah minimal tiga kali formasi yang tersedia.

"Kita harus lihat dulu yang lulus murni harus seberapa banyak. Katakanlah ada tiga jabatan, lulus murni ada sembilan orang, ya kan udah penuh. Kan tidak diperlukan lagi. Tapi misalnya dari tiga jabatan itu ada lima orang yang lulus murni, berarti dia butuh orang orang lagi. Tapi yang empat orang ini menunggu yang lima orang itu selesai dulu prosesnya," katanya.

Sampai saat ini, regulasi sistem ranking ini masih dibahas di pemerintah pusat. "Tadi malam (aturannya) baru tanda tangan, belum baca lagi. Kalau sudah di tanda tangani akan masuk lembaran negara, jadi mungkin Senin baru efektif," katanya.

Baca juga: Gubernur Maluku Kecewa Peserta Tes CPNS Tahap Pertama yang Lolos hanya 8 Orang

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mataram Episentrum Penyebaran Corona, Wagub NTB Minta Penanganannya Keroyokan

Mataram Episentrum Penyebaran Corona, Wagub NTB Minta Penanganannya Keroyokan

Regional
Penjelasan Bupati Lumajang Tentang Sawah Istri Aktivis Salim Kancil yang Diduga Diserobot

Penjelasan Bupati Lumajang Tentang Sawah Istri Aktivis Salim Kancil yang Diduga Diserobot

Regional
Bandel Tak Pakai Masker, Warga Yogyakarta Siap-siap Didenda Rp 100.000

Bandel Tak Pakai Masker, Warga Yogyakarta Siap-siap Didenda Rp 100.000

Regional
Cabuli, Bunuh, dan Ambil Perhiasan Bocah 5 Tahun, Pelaku: Saya Butuh Uang Beli Sosis dan Kopi

Cabuli, Bunuh, dan Ambil Perhiasan Bocah 5 Tahun, Pelaku: Saya Butuh Uang Beli Sosis dan Kopi

Regional
54 Destinasi Wisata di Semarang Kembali Dibuka, Langgar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi

54 Destinasi Wisata di Semarang Kembali Dibuka, Langgar Protokol Kesehatan Bakal Disanksi

Regional
Ada Bekas Penganiayaan pada Jasad WNI yang Disimpan di 'Freezer' Kapal China

Ada Bekas Penganiayaan pada Jasad WNI yang Disimpan di "Freezer" Kapal China

Regional
2 Bocah Tertimpa Pohon Tumbang, 1 Tewas, 1 Patah Tulang

2 Bocah Tertimpa Pohon Tumbang, 1 Tewas, 1 Patah Tulang

Regional
Ini Penjelasan BPPTKG Yogyakarta Soal Kondisi Gunung Merapi yang Menggembung

Ini Penjelasan BPPTKG Yogyakarta Soal Kondisi Gunung Merapi yang Menggembung

Regional
Pulang dari Semarang, Mahasiswi Kedokteran Ini Positif Covid-19

Pulang dari Semarang, Mahasiswi Kedokteran Ini Positif Covid-19

Regional
Rentan Tertular Corona, Ganjar Minta Tenaga Medis Rutin Cek Kesehatan

Rentan Tertular Corona, Ganjar Minta Tenaga Medis Rutin Cek Kesehatan

Regional
Ani Gelapkan Uang Nasabah Rp 7,7 M untuk Biaya Suami Jadi Anggota DPRD

Ani Gelapkan Uang Nasabah Rp 7,7 M untuk Biaya Suami Jadi Anggota DPRD

Regional
Antisipasi Ledakan Covid-19 Klaster Pondok Gontor, Balai Desa dan Gedung Sekolah Jadi Ruang Isolasi

Antisipasi Ledakan Covid-19 Klaster Pondok Gontor, Balai Desa dan Gedung Sekolah Jadi Ruang Isolasi

Regional
Kasus Perusakan Fasilitas Pastoran SMK Bitauni oleh Sastrawan Felix Nesi Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Kasus Perusakan Fasilitas Pastoran SMK Bitauni oleh Sastrawan Felix Nesi Diselesaikan Secara Kekeluargaan

Regional
Pemkab Banyumas Beri Bantuan Sembako dan Bangun Rumah Mbah Tarso

Pemkab Banyumas Beri Bantuan Sembako dan Bangun Rumah Mbah Tarso

Regional
'Saya Tidak Minta Apa-apa, Hanya Ingin Pelaku Dihukum Mati Saja'

"Saya Tidak Minta Apa-apa, Hanya Ingin Pelaku Dihukum Mati Saja"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X