Tim Saber Pungli Amankan 2 PNS dan Seorang Calo Dokumen Kependudukan

Kompas.com - 15/11/2018, 08:44 WIB
Dua oknum PNS Disdukcapil Karawang dan seorang perantara diamankan dalam OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang, Rabu (14/11/2018).



KOMPAS.com/ FARIDA FARHANDua oknum PNS Disdukcapil Karawang dan seorang perantara diamankan dalam OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang, Rabu (14/11/2018).

 

KARAWANG, KOMPAS.com-Tim Saber Pungli Kabupaten Karawang mengamankan dua oknum pegawai negeri sipil (PNS) dan seorang perantara (calo) yang terlibat praktik pungutan liar (pungli) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karawang, Rabu (14/11/2018).

"Dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) ini kami amankan untuk sementara dua orang oknum PNS Disdukcapil dan satu orang lainnya yang menjadi perantara proses terjadinya pungutan liar ini," ujar Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut, polisi mengamankan sejumlah uang yang diduga hasil pungli, buku rekap, alat komunikasi yang digunakan para terduga, dokumen kepengurusan, dan beberapa dokumen kependudukan.

"Kami juga mengamankan dua oknum PNS lainnya, namun saat ini masih sebagai saksi dalam kasus pungli kepengurusan dokumen kependudukan, baik itu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, maupun Akta Kelahiran," katanya.

Baca juga: Ridwan Kamil Minta Tim Saber Pungli Buat Buku Panduan Modus KKN

Slamet menyebutkan, tim saber pungli yang terdiri dari penyidik Polres Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang sejak satu bulan sebelumnya menerima informasi adanya pungli tersebut.

"Kemudian kami (tim saber pungli Karawang) melakukan penyelidikan di tempat ini (Kantor Disdukcapil Karawang), dan hari ini berhasil melakukan tangkap tangan," katanya.

Hingga saat ini, Tim Saber Pungli masih terus mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain. Termasuk kemungkinan adanya aliran uang pungli ke pihak lain.

"Kami kembangkan terus kasus ini sampai tuntas. Apakah cukup memang ketiga orang tersebut, apakah benar ketiga orang tersebut benar terkait, atau apakah ada aliran aliran ke tempat lain," tandasnya.

Sekretaris Disdukcapil Karawang Jajat Kusnadi mengungkapkan, para pegawainya yang diamankan tersebut  bertugas di Bidang Pendaftaran Penduduk.

Jajat mengaku telah mengingatkan seluruh pegawai untuk tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan.

Pasalnya, sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diterbitkan, seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan wajib dilayani saat mengurus dokumen kependudukan tanpa dipungut biaya apapun.

“Sudah kami imbau untuk hati-hati. Kami mengimbau jangan (memungut biaya apapun),” ungkap Jajat.

Kompas TV Berikut adalah 3 berita terpopuler hari ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Diduga Cemburu, Seorang Mahasiswa Gantung Diri Pakai Jilbab di Kos, Ini Ceritanya

Regional
Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Jumat Ini, Cellica dan Aep Dilantik Langsung oleh Ridwan Kamil

Regional
Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Bupati dan Wakil Bupati Semarang Terpilih Dilantik Besok, Undangan Terbatas

Regional
Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Prokes Super Ketat Pelantikan Kepala Daerah di Jatim, Wajib Tinggal di Surabaya

Regional
Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Sekda Samarinda: Kami Tidak Keluarkan Izin Kerumunan, Perkawinan dan Lainnya

Regional
Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Tragedi Longsor di Tambang Emas Ilegal Parigi Moutong, Ini Faktanya

Regional
Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Hari Tanpa Bayangan di Bali Terjadi 26 dan 27 Februari, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Suami Curi Ponsel Istri karena Korban Sering Rebutan dengan Anaknya, Rancang Skenario Maling

Regional
Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Pelantikan 3 Kepala Daerah di Bangka Belitung Akan Digelar secara Tatap Muka

Regional
Mobil Mewah Dedi Mulyadi Rusak Parah karena Ditenggelamkan, Direparasi oleh Montir Lulusan SD

Mobil Mewah Dedi Mulyadi Rusak Parah karena Ditenggelamkan, Direparasi oleh Montir Lulusan SD

Regional
Update Covid-19 di Riau, Bertambah 111 Kasus, 2 Orang Meninggal

Update Covid-19 di Riau, Bertambah 111 Kasus, 2 Orang Meninggal

Regional
Kamis Ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kepri Dilantik

Kamis Ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kepri Dilantik

Regional
136 Napi dan 16 Petugas di Tenggarong Positif Covid-19 Diduga karena Lapas Over Kapasitas

136 Napi dan 16 Petugas di Tenggarong Positif Covid-19 Diduga karena Lapas Over Kapasitas

Regional
Surplus Beras Tiap Tahun, Pj Gubernur Kalsel Usulkan Jalur Logistik Pangan untuk Ibu Kota Baru

Surplus Beras Tiap Tahun, Pj Gubernur Kalsel Usulkan Jalur Logistik Pangan untuk Ibu Kota Baru

Regional
Dua WNA Asal Pakistan dan Yaman Pemilik 821 Kilogram Sabu Divonis Mati

Dua WNA Asal Pakistan dan Yaman Pemilik 821 Kilogram Sabu Divonis Mati

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X