Dedi Mulyadi Usulkan Buruh Korban PHK Masuk Program Keluarga Harapan

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasehat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Dedi Mulyadi menawarkan solusi bagi buruh korban pemutusan hubungan kerja di Jawa Barat.

Solusi dimaksud adalah mengarahkan buruh korban PHK ke program keluarga harapan (PKH).

Usulan Dedi tersebut merespons masalah korban PHK pabrik PT Il Jin Sun dan PT Dada Indonesia, dua pabrik garmen di Purwakarta yang baru-baru ini memecat ribuan buruh.

Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari langkah Kementerian Sosial RI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dedi mengatakan, kapasitasnya sebagai ketua DPD Golkar Jawa Barat akan digunakan untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian Sosial.

“Kita segera berkomunikasi dengan pihak terkait agar para buruh ini masuk PKH. Mereka nanti menerima berbagai bantuan untuk peningkatan kesejahteraan,” kata Dedi, Rabu (14/11/2018).

Baca juga: UMK Tinggi, 21 Perusahaan Pindah dari Karawang

Dedi berharap, PHK dari perusahaan tidak boleh membuat roda kehidupan para buruh terhenti dan tidak malah melahirkan masalah sosial baru, yakni pengangguran.

“Hidup mereka enggak boleh berhenti sampai di sini. Saya kira ini hanya soal proses saja. Ke depan, kita dorong agar kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi,” imbuhnya.

Selain itu, Dedi akan berupaya agar anak-anak para buruh itu mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah, yakni Kabupaten Purwakarta. Segala biaya mulai dari SD sampai pendidikan menengah atas akan ditanggung pemda.

“Beban hidup mereka kan harus kita pikirkan juga. Ini tidak boleh menjadi batu sandungan bagi mereka. Artinya, negara harus hadir untuk menekan biaya hidup sehari-hari. Misalnya, ada beasiswa pendidikan sampai sekolah tingkat menengah,” ucapnya.

Selain itu, keterampilan kerja yang dimiliki mantan buruh tersebut harus kembali disalurkan ke dunia industri atau wirausaha mandiri. DPD Partai Golkar Jawa Barat, lanjut dia, berada di garda terdepan untuk mewujudkan ikhtiar tersebut.

“Ini butuh dorongan lagi. Parlemen harus bicara dan membantu menyediakan akses bagi para buruh untuk mendapatkan mesin jahit. Bisa juga nanti disalurkan ke kawasan industri baru,” katanya.

Baca juga: Dipailitkan Buruh, Pemilik Pabrik di Pasuruan Ini Melawan

Dedi mengatakan, sekitar 100 pabrik akan dibangun pada awal 2019. Menurut informasi, pabrik tersebut akan mulai beroperasi pada tahun 2020. Artinya, para buruh yang tidak berhasil meraih kesejahteraan di program PKH akan disalurkan melalui kanal industri baru.

“Kita lakukan pemantauan terhadap program PKH-nya. Kalau tidak berhasil, ada kawasan industri baru yang akan dibuka. Jadi, teman-teman buruh akan kita salurkan ke kawasan itu,” tandasnya.