Risma Sebut Penertiban PKL di Gembong yang Berlangsung Ricuh Demi Keadilan

Kompas.com - 14/11/2018, 15:16 WIB
Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima di Jalan Kapasari atau Gembong, Surabaya, Senin (12/11/2018), berakhir ricuh. KOMPAS.com/GHINAN SALMANPenertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima di Jalan Kapasari atau Gembong, Surabaya, Senin (12/11/2018), berakhir ricuh.

SURABAYA, KOMPAS.com - Bentrok antara pedagang dan Satpol PP di kawasan Jalan Kapasari atau Gembong, Surabaya, Senin (12/11/2018) lalu, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma angkat bicara.

Risma memastikan bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kapasari atau Gembong itu murni untuk keadilan.

Alasannya, sudah beberapa tahun lalu, pemilik rumah di sepanjang jalan itu tidak bisa leluasa keluar masuk rumahnya karena ditutup oleh PKL yang berjualan di area tersebut.

"Itu sudah beberapa tahun (digunakan PKL) sampai kasihan aku sama pemilik rumah. Pemilik rumah ini sudah bayar pajak, bayar PBB, tapi kemudian tidak bisa banyak yang meninggalkan rumahnya dan tidak bisa membuka usahanya. Saya mohon ini untuk keadilan. Saya mohon pengertiannya, itu banyak usahanya yang mati,” kata Risma.

Baca juga: Surabaya Bertransformasi Jadi Kota Industri Kreatif di Asia

Menurut Risma, meski Pemkot Surabaya menertibkan PKL di kawasan Jalan Kapasari, pemkot juga telah menyiapkan sentra baru bagi PKL di Gembong Asih.

Apabila sentra baru bagi PkL saat ini masih sepi, kata Risma, itu hal yang biasa terjadi. Namun, Risma yakin ke depannya sentra PKL itu akan ramai.

"Kalau sekarang masih sepi, ya biasalah. Dulu di Keputran juga awalnya begitu, tapi sekarang sudah puluhan juta penghasilannya. Pasar ikan di Gunungsari juga begitu, tapi coba sekarang dilihat," tutur dia.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa yang boleh masuk ke sentra PKL itu hanyalah PKL warga Kota Surabaya.

Ia menyatakan, tidak bisa memasukkan PKL warga luar Surabaya ke sentra PKL. Alasannya, karena di sentra PKL itu gratis dan merupakan aset Pemkot Surabaya.

"Jadi, itu masalahnya. Tidak bisa aku memasukkan. Itu untuk warga Surabaya dan sudah dihitung semuanya. Saya mohon lah sekali lagi pengertiannya," kata Risma.

Baca juga: Polisi Gerebek Pesta Mabuk Lem Anak-anak di Surabaya

Kendati demikian, Risma mengakui bahwa ke depan tanggung jawabnya dalam menertibkan PKL dan mengembalikan fungsi jalan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR).

Risma menyebut masih berusaha untuk mengatur PKL di sekitar Tugu Pahlawan dan juga pasar di Wonokromo.

"Kalau yang PT Iglas menang (dari kasasi), maka Pasar Wonokromo yang malam itu bisa dimasukkan ke situ, pabrik karung juga bisa. Kalau sudah masuk, maka tidak akan lagi diusir oleh Satpol PP dan tidak akan diobrak-obrak lagi," imbuh Risma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Seorang Pria Ditodong Pistol Mainan Usai Antar Pacar, Ponsel dan Uang Raib, Pelaku Ditangkap

Kronologi Seorang Pria Ditodong Pistol Mainan Usai Antar Pacar, Ponsel dan Uang Raib, Pelaku Ditangkap

Regional
Mumpung Harga Cabai Rawit Rp 90.000 Per Kg, Petani Beramai-ramai Memanen meski Belum Matang

Mumpung Harga Cabai Rawit Rp 90.000 Per Kg, Petani Beramai-ramai Memanen meski Belum Matang

Regional
5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

5 Pasang Kepala Daerah di Kalsel Akan Dilantik secara Tatap Muka

Regional
Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Vaksinasi Tahap Kedua Digelar Awal Maret, Kadinkes Ambon: Kita Prioritaskan Lansia

Regional
Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Ancaman Erupsi Gunung Merapi Berubah, Obyek Wisata Ketep Pass Kembali Dibuka

Regional
Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Jelang Pelantikan, Bupati dan Wabup Terpilih Gunungkidul Jalani Swab Antigen

Regional
Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Jelang Pelantikan, Gibran: Siapa Bilang Hari Pertama Senin, Besok Langsung Gas

Regional
Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Vaksinasi Covid-19 untuk Guru, Ganjar: Bagaimana Siswanya, Ikut Divaksin Tidak?

Regional
Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Pakai APBD Senilai Rp 1,8 M, Pemkot Denpasar Lanjutkan Sewa Hotel untuk Pusat Karantina

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 25 Februari 2021

Regional
Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Demi Tutupi Hubungan Terlarang, Bayi 9 Bulan Dibunuh Ibu dan Selingkuhan

Regional
Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Ini Kegiatan yang Dilakukan Eri Cahyadi Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Surabaya

Regional
Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Geledah Rumah Tersangka Korupsi Migas Blok Mahakam, Kejati Kaltim Sita 3 Mobil Mewah

Regional
Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Seusai Mengantar Pacar, Pria di Palembang Ini Ditodong Pistol Mainan

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 25 Februari 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X