Risma Sebut Penertiban PKL di Gembong yang Berlangsung Ricuh Demi Keadilan

SURABAYA, KOMPAS.com - Bentrok antara pedagang dan Satpol PP di kawasan Jalan Kapasari atau Gembong, Surabaya, Senin (12/11/2018) lalu, membuat Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma angkat bicara.

Risma memastikan bahwa penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Kapasari atau Gembong itu murni untuk keadilan.

Alasannya, sudah beberapa tahun lalu, pemilik rumah di sepanjang jalan itu tidak bisa leluasa keluar masuk rumahnya karena ditutup oleh PKL yang berjualan di area tersebut.

"Itu sudah beberapa tahun (digunakan PKL) sampai kasihan aku sama pemilik rumah. Pemilik rumah ini sudah bayar pajak, bayar PBB, tapi kemudian tidak bisa banyak yang meninggalkan rumahnya dan tidak bisa membuka usahanya. Saya mohon ini untuk keadilan. Saya mohon pengertiannya, itu banyak usahanya yang mati,” kata Risma.

Baca juga: Surabaya Bertransformasi Jadi Kota Industri Kreatif di Asia

Menurut Risma, meski Pemkot Surabaya menertibkan PKL di kawasan Jalan Kapasari, pemkot juga telah menyiapkan sentra baru bagi PKL di Gembong Asih.

Apabila sentra baru bagi PkL saat ini masih sepi, kata Risma, itu hal yang biasa terjadi. Namun, Risma yakin ke depannya sentra PKL itu akan ramai.

"Kalau sekarang masih sepi, ya biasalah. Dulu di Keputran juga awalnya begitu, tapi sekarang sudah puluhan juta penghasilannya. Pasar ikan di Gunungsari juga begitu, tapi coba sekarang dilihat," tutur dia.

Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa yang boleh masuk ke sentra PKL itu hanyalah PKL warga Kota Surabaya.

Ia menyatakan, tidak bisa memasukkan PKL warga luar Surabaya ke sentra PKL. Alasannya, karena di sentra PKL itu gratis dan merupakan aset Pemkot Surabaya.

"Jadi, itu masalahnya. Tidak bisa aku memasukkan. Itu untuk warga Surabaya dan sudah dihitung semuanya. Saya mohon lah sekali lagi pengertiannya," kata Risma.

Baca juga: Polisi Gerebek Pesta Mabuk Lem Anak-anak di Surabaya

Kendati demikian, Risma mengakui bahwa ke depan tanggung jawabnya dalam menertibkan PKL dan mengembalikan fungsi jalan masih menyisakan pekerjaan rumah (PR).

Risma menyebut masih berusaha untuk mengatur PKL di sekitar Tugu Pahlawan dan juga pasar di Wonokromo.

"Kalau yang PT Iglas menang (dari kasasi), maka Pasar Wonokromo yang malam itu bisa dimasukkan ke situ, pabrik karung juga bisa. Kalau sudah masuk, maka tidak akan lagi diusir oleh Satpol PP dan tidak akan diobrak-obrak lagi," imbuh Risma.