DPT Pemilu di Jombang Bertambah 11.552 Orang

Kompas.com - 14/11/2018, 12:41 WIB
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang Abdul Wadud Burhan, Selasa (21/8/2018)KOMPAS.com/MOH SYAFII Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jombang Abdul Wadud Burhan, Selasa (21/8/2018)

JOMBANG, KOMPAS.com - Jumlah pemilih dalam Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ditetapkan sebanyak 1.001.581 orang.

Jumlah tersebut merupakan hasil rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ( DPT-HP) 2 yang digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Jombang, Senin (12/11/2018) lalu.

Anggota KPU Jombang Abdul Wadud Burhan Abadi mengungkapkan, berdasarkan hasil perbaikan DPT tahap 2, Pemilu 2019 di Kabupaten Jombang akan diikuti oleh 1.001.581 orang pemilih.

Rinciannya, pemilih perempuan sebanyak 501.375 orang dan pemilih laki-laki 500.206 orang. "Persentase pemilih perempuan lebih besar dibanding pemilih laki-laki," kata Burhan, Rabu (14/11/2018).


Baca juga: Sosialisasikan Pemilu, KPU Jombang Dekati Kelompok Khusus

Jumlah pemilih dalam DPT hasil perbaikan tahap 2 lebih tinggi dibanding DPT hasil perbaikan sebelumnya. Dalam DPT hasil perbaikan tahap pertama, jumlah warga yang masuk dalam DPT Pemilu 2019, sebanyak 990.029 orang.

Burhan menjelaskan, kenaikan jumlah pemilih sebanyak 11.552 tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilakukan KPU Jombang sebelum menggelar rapat pleno penetapan DPT Pemilu 2019, Senin lalu.

Untuk pemutakhiran data pemilih, KPU Jombang melakukan verifikasi faktual untuk mencermati dan memvalidasi masukan data-data yang diterima. Data yang dicermati dan divalidasi, antara lain hasil pencermatan yang dilakukan KPU – Bawaslu RI tentang potensi data ganda.

Pencocokan dan validasi data juga dilakukan KPU Jombang terhadap data dari Dirjen Kemendagri. Berdasarkan masukan Kemendagri, terdapat potensi pemilih dari DP4 yang belum masuk DPT-HP sebanyak 80 ribu orang.

Baca juga: Lewat Car Free Day, KPU Jombang Ajak Masyarakat Teliti DPT

Dikatakan Burhan, posko gerakan melindungi hak pilih (GMHP) yang dibuka pada 1 sampai dengan 28 Oktober 2018, serta posko pelayanan dari aplikasi berbasis smartphone yang disediakan KPU, turut mempengaruhi jumlah pemilih yang masuk dalam DPT hasil perbaikan tahap 2.

"Kami melakukan validasi dan mencocokkan data-data yang masuk. Kami lakukan verifikasi sampai ke rumah warga," katanya.

Anggota Bawaslu Jombang, David Budianto mengatakan, sebagai bentuk pengawasan sekaligus menemukan titik yang sama terkait data pemilih, Bawaslu juga melakukan pemutakhiran DPT. Namun, jelasnya, Bawaslu memiliki cara tersendiri.

Mengantisipasi adanya warga yang belum masuk DPT hasil perbaikan tahap 2, Bawaslu meminta masyarakat mengadukannya kepada Bawaslu Jombang.

"Kami buka posko pengaduan bagi yang belum masuk DPT. Nantinya, kami akan memberikan rekomendasi kepada KPU," kata David.

Baca juga: Jumlah TPS Pemilu 2019 Lebih Banyak, KPU Jombang Pusing soal SDM KPPS

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Sultan Bubohu Bongo Gorontalo Yosep Tahir Maruf Mangkat

Sultan Bubohu Bongo Gorontalo Yosep Tahir Maruf Mangkat

Regional
Fakta di Balik Ni Luh Djelantik Laporkan Lisa Marlina, Sebut Pelecehan Seks di Bali Biasa hingga Minta Maaf

Fakta di Balik Ni Luh Djelantik Laporkan Lisa Marlina, Sebut Pelecehan Seks di Bali Biasa hingga Minta Maaf

Regional
Rabu Pagi, Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas Guguran

Rabu Pagi, Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas Guguran

Regional
25 Tahun Tinggal di Gubuk Reyot, Mak Aroh Dapat Hibah Lahan dari Babinsa

25 Tahun Tinggal di Gubuk Reyot, Mak Aroh Dapat Hibah Lahan dari Babinsa

Regional
Tipu 30 Orang, Dua Anggota BIN Gadungan Ditangkap

Tipu 30 Orang, Dua Anggota BIN Gadungan Ditangkap

Regional
Pekerja Migran asal Karimun Dibunuh di Malaysia, Bupati Koordinasi dengan KBRI

Pekerja Migran asal Karimun Dibunuh di Malaysia, Bupati Koordinasi dengan KBRI

Regional
Kontak Senjata, TNI Sebut Ada Kelompok Separatis Terluka di Nduga

Kontak Senjata, TNI Sebut Ada Kelompok Separatis Terluka di Nduga

Regional
Fakta KPK Geledah Rumah Gubernur Kepri Nonaktif, Bongkar Paksa Pintu hingga Diduga Terima Gratifikasi Senilai Rp 6,1 Miliar

Fakta KPK Geledah Rumah Gubernur Kepri Nonaktif, Bongkar Paksa Pintu hingga Diduga Terima Gratifikasi Senilai Rp 6,1 Miliar

Regional
Pekerjakan WN Filipina, 8 Kapal Ikan Indonesia Ditangkap KKP

Pekerjakan WN Filipina, 8 Kapal Ikan Indonesia Ditangkap KKP

Regional
Penyebab Kebakaran Rumah yang Tewaskan 4 Bocah Masih Simpang Siur

Penyebab Kebakaran Rumah yang Tewaskan 4 Bocah Masih Simpang Siur

Regional
6 Fakta Proyek 'Underpass' Kentungan Yogyakarta Ambles, WNA Australia Jadi Korban hingga Proyek Dihentikan Sementara

6 Fakta Proyek "Underpass" Kentungan Yogyakarta Ambles, WNA Australia Jadi Korban hingga Proyek Dihentikan Sementara

Regional
Duduk Perkara Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS karena Penyandang Disabilitas

Duduk Perkara Dokter Gigi Romi Gagal Jadi PNS karena Penyandang Disabilitas

Regional
Duduk Perkara Cerita Viral Perempuan Pendaki Gunung Rinjani Disetubuhi Saat Hipotermia...

Duduk Perkara Cerita Viral Perempuan Pendaki Gunung Rinjani Disetubuhi Saat Hipotermia...

Regional
Geger Bayi Meninggal karena Ditolak Rumah Sakit, Ini Penjelasannya

Geger Bayi Meninggal karena Ditolak Rumah Sakit, Ini Penjelasannya

Regional
[POPULER NUSANTARA] 'Underpass' Kentungan Yogyakarta Ambles | PAN Bantah Amien Rais Pernah Nazar Jalan Kaki Yogya-Jakarta

[POPULER NUSANTARA] "Underpass" Kentungan Yogyakarta Ambles | PAN Bantah Amien Rais Pernah Nazar Jalan Kaki Yogya-Jakarta

Regional
Close Ads X