Proyek Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Sukabumi Belum Mengurus Dokumen Amdal

Kompas.com - 09/11/2018, 14:42 WIB
Salah satu bangunan dalam proyek pembangunan sarana prasaranan wisata alam di Resort Situ Gunung, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018). KOMPAS.com/BUDIYANTOSalah satu bangunan dalam proyek pembangunan sarana prasaranan wisata alam di Resort Situ Gunung, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

SUKABUMI, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) terkait pembuatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Saat ini, instansi pemerintah bidang konservasi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang membangun proyek pembangunan pendukung sarana prasarana wisata alam.

Proyek dengan anggaran APBN ini dilaksanakan di Resort Situgunung, Kecamatan Kadudampit dan Resort Selabintana di Kecamatan Sukabumi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL bahwa pembangunan sarana prasarana pendukung wisata alam di taman nasional itu wajib membuat dokumen Amdal.

"Bagi kami sudah jelas, yang menjadi rujukan yaitu Permen Lingkungan Hidup yang menyatakan wajib Amdal," ungkap Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Abdul Qodir, kepada Kompas.com, selesai mengikuti rapat di gedung pendopo yang berlokasi di Kota Sukabumi, Jumat (9/11/2018).

Baca juga: Pembangunan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Wajib punya Amdal

Dia mengatakan, berdasarkan rujukan Permen LH tersebut, pihaknya sudah mengirimkan surat resmi untuk proses pembuatan dokumen Amdal ke Balai Besar TNGGP.

Juga termasuk ke perusahaan yang bekerja sama dengan Balai Besar TNGGP di Situgunung.

"Sampai saat ini belum ada tanggapan. Pernah datang, dan kami juga sudah memberikan masukan. Tapi, ya terserah mereka, yang jelas kami merujuk dan hanya melaksanakan aturan pusat saja," ujar dia.

"Kalau memang ada klausal atau kekhususan segala macam, ya silakan saja. Tapi, kami merujuk dari peraturan yang dibuat dan jelas menyatakan wajib Amdal," sambung dia.

Bila tetap tidak membuat dokumen Amdal, dia mengatakan Balai Besar TNGGP itu instansi pemerintah di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentunya lebih mengetahui peraturan perundangannya. Karena peraturan tersebut dibuat oleh KLHK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.