KSPSI Tolak UMP Jabar Tahun 2019, Ini Alasannya

Kompas.com - 02/11/2018, 11:46 WIB
Ilustrasi buruh TRIBUNNEWS / DANY PERMANAIlustrasi buruh

BANDUNG, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI) menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372, atau naik 8,03 persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy jinto di Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

"UMP kenaikan 8,03 persen itu jelas kita tolak," kata Jinto.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengumumkan UMP Jabar tahun 2019 sebesar Rp 1.668.372, angka tersebut naik sebesar 8.03 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.544.360.


Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1046-Yanbangsos/2018 tentang UMP Jawa Barat Tahun 2019.

Adapun alasan penolakan itu, kata Jinto, karena Jabar tidak membutuhkan UMP. Sebab, Jabar sendiri memiliki upah minimum kota (UMK) di 27 kabupaten/kota yang akan ditetapkan pada tanggal 21 November 2018 nanti.

"Yang disebut upah minimun berlaku itu upah minimum kabupaten/kota bukan UMP, maka ketika gubernur menetapkan UMP yang menjadi pertanyaan UMP ini buat siapa? Buat perusahaan mana? Beda dengan DKI, UMP karena memang tidak memiliki UMK, jadi berlaku di Jakarta itu adalah UMP, sedang di Jabar yang berlaku UMK kabupaten/kota di 27 kabupaten/kota yang akan ditetapkan pada tgl 21 November nanti," tuturnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Umumkan UMP Jabar Sebesar Rp 1.668.372

Lebih lanjut Jinto mengatakan bahwa penetapan UMP yang diumumkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil tidak berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Penetapan UMP ini gubernur berdasarkan PP 78, surat edaran menteri yang inflasi pertumbuhan ekonomi akhirnya menjadi 8,03 persen. Nah kalau kita melihat UU Nomor 13 bahwa UU 13 Pasal 88 itu gubernur dalam menetapkan upah minimum itu harus berdasarkan KHL, kemudian pertumbuhan ekonomi dan produktifitas. Artinya UMP ini dipastikan penetapannya tidak berdasarkan KHL," ujarnya.

Jinto bahkan menilai bahwa selama ini pun dewan pengupahan tidak pernah menyuvei KHL, sehingga penetapan UMP yang diumumkan gubernur Jabar hanya berdasarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

"Dengan demikian UMP ini bertentangan dengn UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sehingga tentu sikap kita menolak," tegasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkena Jebakan Babi, Pemburu Burung di Sumsel Tewas Tersetrum

Terkena Jebakan Babi, Pemburu Burung di Sumsel Tewas Tersetrum

Regional
PVMBG Sebut Lokasi Longsor di Tol Cipularang KM 118 Dulunya Daerah Aliran Sungai

PVMBG Sebut Lokasi Longsor di Tol Cipularang KM 118 Dulunya Daerah Aliran Sungai

Regional
Sempat Tertimbun Longsor, Akses Jalan Geopark Cileteuh Kembali Dilintasi Kendaraan

Sempat Tertimbun Longsor, Akses Jalan Geopark Cileteuh Kembali Dilintasi Kendaraan

Regional
Inovatif, Aspal Jalan di Semarang Berbahan Baku Sampah Plastik Kresek

Inovatif, Aspal Jalan di Semarang Berbahan Baku Sampah Plastik Kresek

Regional
Hati-hati, Tol Cipularang KM 118 Berpotensi Longsor Kembali

Hati-hati, Tol Cipularang KM 118 Berpotensi Longsor Kembali

Regional
Rekomendasi PVMBG soal Longsor yang Mengancam Tol Cipularang KM 118

Rekomendasi PVMBG soal Longsor yang Mengancam Tol Cipularang KM 118

Regional
Cerita Milla, Mahasiswi Program Doktor yang Jalani Observasi di Natuna, Rindu Keluarga

Cerita Milla, Mahasiswi Program Doktor yang Jalani Observasi di Natuna, Rindu Keluarga

Regional
Matt Wright Pulang ke Australia, Buaya di Sungai Palu Masih Berkalung Ban

Matt Wright Pulang ke Australia, Buaya di Sungai Palu Masih Berkalung Ban

Regional
Seberangi Sungai Ciawi, Seorang Ibu Muda Tewas Terseret Banjir Bandang

Seberangi Sungai Ciawi, Seorang Ibu Muda Tewas Terseret Banjir Bandang

Regional
Bangunan SMP di Tasikmalaya Jebol, Kegiatan Belajar Siswa Tak Terganggu

Bangunan SMP di Tasikmalaya Jebol, Kegiatan Belajar Siswa Tak Terganggu

Regional
Ratusan ASN Diduga Sebarkan Konten Provokasi Lewat Medsos

Ratusan ASN Diduga Sebarkan Konten Provokasi Lewat Medsos

Regional
Ini Penyebab Longsor yang Mengancam Tol Cipularang KM 118

Ini Penyebab Longsor yang Mengancam Tol Cipularang KM 118

Regional
Banjir Surut, BPBD Tasikmalaya Imbau Warga Tetap Waspada

Banjir Surut, BPBD Tasikmalaya Imbau Warga Tetap Waspada

Regional
Ular Piton 4 Meter Diamankan Usai Menelan Ayam Milik Warga di Ngawi

Ular Piton 4 Meter Diamankan Usai Menelan Ayam Milik Warga di Ngawi

Regional
Ritual Usir Setan Berujung Maut, Ayah Tega Bunuh Anaknya yang Berusia 3 Tahun

Ritual Usir Setan Berujung Maut, Ayah Tega Bunuh Anaknya yang Berusia 3 Tahun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X