Dukung Petani Tembakau, DPRD Jombang Tunda Pembahasan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok

Kompas.com - 29/10/2018, 18:57 WIB
Suasana sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jawa Timur, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/Moh. SyafiiSuasana sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang Jawa Timur, Senin (29/10/2018).

JOMBANG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Jombang Jawa Timur, menunda pembahasan regulasi daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Regulasi yang mengatur tentang kawasan bebas asap rokok di Kabupaten Jombang tersebut mulai dibahas DPRD Jombang sejak Juli 2018.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok itu pembahasannya ditargetkan rampung pada Oktober tahun ini.

Namun, pembahasan Raperda tentang kawasan tanpa rokok batal diteruskan.


Baca juga: Pemkot Surabaya Akan Gunakan Cukai Rokok untuk Biayai BPJS PBI

 

Kepastian penundaan pembahasan Raperda itu sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi, saat rapat paripurna DPRD Jombang, Senin (29/10/2018).

"Memperhatikan pendapat saudara Bupati dan hasil pendalaman, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang sepakat melakukan penundaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok," demikian disampaikan Mas'ud Zuremi.

Dipaparkan, penundaan pembahasan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan keputusan DPRD Jombang setelah mempelajari dan mencermati pendapat Bupati Jombang yang disampaikan pada rapat paripurna, minggu lalu.

Baca juga: Kisah Samiyati, Guru Honorer di Jombang yang Tak Mampu Beli Sepatu

Kesejahteraan petani tembakau

Pada rapat paripurna sebelumnya, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, mewakili jajaran eksekutif, menyampaikan jika regulasi tentang kawasan bebas asap rokok ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, diperlukan persiapan maksimal dan kesiapan banyak pihak.

Kesiapan yang dimaksud, yakni kesiapan Pemkab Jombang, masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu, kesiapan para petani tembakau di Kabupaten Jombang.

Penundaan pembahasan dan pengesahan Perda kawasan tanpa rokok juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemkab Jombang yang sedang berusaha meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau.

Baca juga: Terima Suap, Mantan Bupati Jombang Divonis 3,5 Tahun Penjara

"DPRD Jombang telah melakukan pendalaman serta memperhatikan kehidupan para petani tambakau yang saat ini sedang diupayakan untuk meningkatkan kualitas produksi yang paralel dengan nilai jual," papar Mas'ud Zuremi.

Raperda Kawasan Tanpa Rokok merupakan raperda inisiatif DPRD Jombang. Rancangan regulasi itu disiapkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jejak Harimau Sumatera Ditemukan di Dekat Permukiman Warga di Riau

Jejak Harimau Sumatera Ditemukan di Dekat Permukiman Warga di Riau

Regional
4 Fakta Tewasnya Buruh Bangunan di Tangan Mandor

4 Fakta Tewasnya Buruh Bangunan di Tangan Mandor

Regional
Gibran Daftar Calon Wali Kota di Pilkada Solo 2020 Lewat DPD PDI-P Jateng Hari Terakhir

Gibran Daftar Calon Wali Kota di Pilkada Solo 2020 Lewat DPD PDI-P Jateng Hari Terakhir

Regional
Hari Pertama Pendaftaran, Gibran Masih Belum Mendaftar di DPD PDI-P Jateng

Hari Pertama Pendaftaran, Gibran Masih Belum Mendaftar di DPD PDI-P Jateng

Regional
Fakta di Balik Longboat Terbalik, 1 TNI Hilang hingga Tim Gabungan Diterjunkan

Fakta di Balik Longboat Terbalik, 1 TNI Hilang hingga Tim Gabungan Diterjunkan

Regional
Malu Dicap Keluarga Miskin, 18 KK Penerima PKH di Gresik Mundur

Malu Dicap Keluarga Miskin, 18 KK Penerima PKH di Gresik Mundur

Regional
Kasus Mandor Bunuh Buruh Bangunan, Pelaku Merasa Berdosa dan Serahkan Diri

Kasus Mandor Bunuh Buruh Bangunan, Pelaku Merasa Berdosa dan Serahkan Diri

Regional
Puluhan Rumah Warga Dompu Rusak Disapu Angin Kencang

Puluhan Rumah Warga Dompu Rusak Disapu Angin Kencang

Regional
Korban Penipuan Arisan Online hingga Rp 10 Miliar Diduga Tak Cuma di Makassar

Korban Penipuan Arisan Online hingga Rp 10 Miliar Diduga Tak Cuma di Makassar

Regional
Diduga Perkosa Nenek 87 Tahun hingga Pingsan, Seorang Kakek Ditahan Polisi

Diduga Perkosa Nenek 87 Tahun hingga Pingsan, Seorang Kakek Ditahan Polisi

Regional
Ini Alasan Penumpang AirAsia di Bandara YIA yang Bercanda Bawa Bom

Ini Alasan Penumpang AirAsia di Bandara YIA yang Bercanda Bawa Bom

Regional
BJ Habibie Terima ICMI Award sebagai Bapak Teknologi dan Demokrasi Indonesia

BJ Habibie Terima ICMI Award sebagai Bapak Teknologi dan Demokrasi Indonesia

Regional
3 Tahun Menghilang, Buronan Kasus Korupsi Ini Ternyata Menikah Lagi

3 Tahun Menghilang, Buronan Kasus Korupsi Ini Ternyata Menikah Lagi

Regional
Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf: Ironis, Indonesia Masih Jadi Konsumen Produk Halal Terbesar di Dunia

Regional
Dugaan Kasus Korupsi, Kejari Kulon Progo Sita Kas Desa Banguncipto

Dugaan Kasus Korupsi, Kejari Kulon Progo Sita Kas Desa Banguncipto

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X