Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Plh Bupati Cirebon, Ini Langkah Pertama Rahmat Sutrisno

Kompas.com - 26/10/2018, 11:12 WIB
Dendi Ramdhani,
Khairina

Tim Redaksi


BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno resmi menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Cirebon.

Rahmat menggantikan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jual beli jabatan.

Surat tugas Rahmat diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (25/10/2018).

Rahmat mengatakan, salah satu program yang akan ia prioritaskan yakni menyusun APBD tahun 2019 yang saat ini baru memasuki tahap pembahasan. Langkah itu dinilai penting guna menjamin pembangunan daerah tetap berjalan.

"Jadi terima kasih kepada Pak Wagub tadi amanatnya banyak banget, kayaknya bebannya semakin besar. Pertama prioritas di Kabupaten Cirebon sekarang kita sedang memasuki pembahasan anggaran 2019," ungkap Rahmat.

Baca juga: Ini Sosok Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon yang Ditangkap KPK

Selama pembahasan APBD berlangsung, Rahmat mengaku akan terus berkonsultasi dengan Pemprov Jabar untuk memastikan segala keputusannya sesuai aturan yang diamanatkan perundang-undangan.

"Kalau lihat di UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada tugas kewenangan kewajiban dan hak kepala daerah. Saya mungkin hanya ada pada bagian tugas ketika nanti RAPBD telah disepakati bersama dengan Banggar, maka itu harus ada persetujuan bersama. Persetujuan bersama itulah menjadi ruang kewenangan. Nah ini perlu dikonsultasikan kepada Pemprov Jabar," tutur Rahmat.

Rahmat juga mengaku telah membaca surat keputusan Kemendagri di mana terdapat beberapa poin larangan selama ia menjadi Plh Bupati Cirebon.

"Tadi juga saya baca sepintas dari (surat) Pak Mendagri ada hal yang dilarang, pertama kebijakan strategis yang menyangkut anggaran, personel dan seterusnya. Jadi ini tetap harus dikomunikasikan dengan Pemprov Jabar. Supaya kami tak salah menggambil langkah," paparnya.

Sebab itu, kata Rahmat, proses seleksi jabatan yang saat ini berlangsung akan dihentikan sementara hingga mendapat arahan lanjutan.

Saat ini, kata Rahmat, ada empat jabatan setingkat kepala dinas yang masih kosong. Diantaranya, Kesbang, Sekretaris Dewan, Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, dan staf ahli.

"Memang ada beberapa hal yang perlu kami pertimbangkan salah satu contoh kami sudah berjalan menuju pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama. Mungkin itu nanti atas petunjuk dan konsultasi dengan Pemprov Jabar, mungkin kita akan tangguhkan dulu sementara," ucapnya.

Selain itu, ia pun sudah berkomunikasi dengan unsur pimpinan daerah untuk memastikan kondusivitas masyarakat serta stabilitas pemerintahan.

"Insya Allah kami sudah bicarakan dengan pimpinan daerah, Pak Dandim, Pak Kapolres dan Pengadilan Negeri, insya Allah siap untuk melaksanakan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan. Memang kami perlu stabilitas," jelasnya. 

Kompas TV Meski demikian menurut Dedi, dukungan ini bersifat pribadi, bukan sebagai kepala daerah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com