Gubernur NTT: ASN Boleh Kaya, tetapi Harus Kerja seperti Tanam Bawang

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, menyebutkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) boleh menjadi kaya, tetapi dengan cara yang benar.

"ASN boleh kaya dengan bekerja seperti tanam kelor, tanam bawang, semangka dan lainnya. Ini tidak dilarang oleh Undang-undang," ucap Viktor saat membuka Lokakarya Nasional dengan tema "Menyelamatkan NTT dari Bahaya Korupsi" di Aula Sekolah Tinggi Hukum Prof Dr Yohanes Usfunan, di Nasipanaf, Kupang Jumat (19/10/2018).

Baca juga: Gubernur NTT Ancam Patahkan Kaki Pelaku Perdagangan Manusia di NTT

Viktor pun memimpikan agar ke depannya para ASN di NTT bisa mengembangkan jiwa entrepreneurship. Dunia birokrat itu, lanjut dia, sudah lama memiliki ilmu untuk menjadi manusia wirausaha.

Menurut Viktor, ASN tentu punya cara-cara strategis agar dapat tambahan penghasilan, yakni dengan cara bekerja, bukan dengan cara mencuri tapi tidak ketahuan.

Pendekatan terhadap korupsi lanjut Viktor, bukan saja soal pengawasan dan audit internal, tetapi juga bagaimana seseorang bertumbuh secara ekonomi.

"Ini cara kita ke depan agar korupsi tidak tumbuh hebat. Saya punya mimpi kalau satu saat, ada ASN yang ditangkap karena korupsi, itu bukan dari Pemerintah Provinsi NTT," ungkap Viktor.

Dalam kesempatan itu, Viktor pun bertekad akan mengubah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) NTT menjadi lebih baik. Karena korupsi berkaitan erat dengan karakter manusia.

"Hari ini IPK NTT adalah keempat yang terburuk dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sebagai Gubernur saya ingin agar ke depan turun jauh tingkat persepsi publik terhadap korupsi penyelenggara negara di daerah ini," katanya.

Baca juga: Gubernur NTT: Saya Tidak Tertarik NTT Disebut Bali Baru

Menurut Viktor, jika semua semua pihak sama-sama berjuang mengerem tindak korupsi, maka NTT akan menjadi lebih baik. Itulah, lanjut dia, salah satu yang dimaksudkan dengan NTT Bangkit Menuju Sejahtera.

"Kita mau buktikan persepsi publik itu keliru. Korupsi itu bukan masalah undang-undang ada atau tidak, diawasi atau tidak, tetapi tentang bagaimana karakter manusia,"paparnya.

"Kita ciptakan transparansi dengan E-Budgeting, E-Planning dan E lainnya, tapi operatornya tetap manusia. Kalau manusianya tetap mau curang, tidak ada gunanya," tutur mantan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu.