DPRD Jateng Ajak Ganjar Pranowo Bahas Penolakan Tol Bawen-Yogya

SEMARANG, KOMPAS.com – Kalangan DPRD Jawa Tengah mengajak pemerintah Provinsi untuk membahas lebih detail soal rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogya. Kajian lebih mendalam diperlukan untuk menyamakan persepsi antara legislatif dan eksekutif.

“Kami mengajak eksekutif untuk secara bersama-sama mengkaji lebih mendalam terkait proyek Tol Bawen–Yogya agar punya persepsi dan visi yang sama,” ucap Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi, Kamis (18/10/2018) dalam keterangan tertulisnya.

Rukma menjelaskan, dialog lebih mendalam diperlukan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah sesuai dengan harapan masyarakat. Namun ia mengingatkan, agar kajian bersama-sama yang dilakukan harus transparan dan akuntabel.

Tol Bawen Yogyakarta sendiri masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Meski masuk PSN, proyek yang menyambungkan Jawa Tengah dan DIY belum disetujui untuk dimasukkan ke dalam revisi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Tengah.

Baca juga: Tol Bawen-Yogyakarta Ditentang, Ganjar Mengadu ke Bappenas hingga Kemendagri

Panitia Khusus revisi RTRW DPRD Jawa Tengah tidak memasukkan proyek itu karena belum disertai dengan landasan yang cukup kuat. Pansus tidak memasukkan proyek itu karena masukan yang diterima dinilai tidak cukup untuk dijadikan pertimbangan keputusan.

“Akibatnya, proyek belum dicantumkan dalam (revisi) Raperda RTRW yang ditetapkan, karena input belum memadai, masukan yang diterima belum mencukupi, serta asas kerja legislatif yang harus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent),” tambahnya.

Rukma menegaskan, dewan mengambil langkah berhati-hati dalam menghadapi proyek itu. Pihaknya tidak melakukan persetujuan dan menetapkan Perda jika apa yang diputuskan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kendati demikian, kalangan dewan sadar bahwa pembangunan infrastuktur di Jateng, terutama jalan tol masih sangat kurang jika dibanding Jawa Timur dan Jawa Barat. Oleh karena itu, pihaknya mengajak eksekutif untuk duduk bersama membincang persoalan ini.

Baca juga: Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

“Saya mengajak semua pihak melihat permasalahan yang ada dalam konteks yang lebih besar dan cara pandang yang lebih luas, termasuk masalah proyek tol Bawen-Yogya,” pungkasnya.

Lapor Pusat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri bersikap terkait penolakan kalangan dewan terhadap rencana pembangunan jalan tol Bawen-Yogyakarta dengan menyampaikan laporan penolakan ke pemerintah pusat.

Sejumlah instansi yang dilaporkan antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) hingga Jasa Marga.

"Kami sudah sampaikan kepada Bappenas, kami sudah bicara Kemendagri, BPJT, Jasa Marga melalui komisaris utama sudah, semua sepakat untuk duduk bersama," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo, Rabu (17/10/2018).

Pemerintah Jateng, lanjut Ganjar, tentu bertugas melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.

Karena tol Bawen-Yogyakarta masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional, pihaknya meminta agar kebijakan penolakan tidak diputuskan secara terburu-buru, atau berdasar sumber data yang tidak lengkap.