Jokowi Kembali Datangi Lombok, Pencairan Dana Hunian Tetap Bakal Dipercepat

Kompas.com - 18/10/2018, 07:08 WIB
Menko Puan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencairan dana bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak bencana di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (17/10/2018). DOK Humas Kemenko PMKMenko Puan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencairan dana bantuan bagi masyarakat yang rumahnya terkena dampak bencana di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (17/10/2018).

MATARAM, KOMPAS.com - Proses pencairan dana hunian tetap (huntap) bagi 204.449 kepala keluarga di Lombok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi masalah tersendiri. 

Proses pencairannya yang lambat dirasakan masyarakat penerima dana huntap. Mereka yang telah mengantongi buku rekening, justru kebingungan karena dana untuk membangun rumah mereka tak bisa dicairkan. 

Lambatnya proses pencairan dana ini disebabkan oleh kendala birokrasi, yakni kekhawatiran penggunaan dana tidak akuntabel. 

Kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (18/10/2018) ke Lombok,  menyebabkan progres pencairan dana dipercepat bagi puluhan ribu kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gempa.

Baca juga: Jokowi Akan Kunjungi Lombok Pantau Pencairan Dana Rehabilitasi

Rapat koordinasi terbatas di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB pada Rabu siang (17/10/2018) berlangsung tertutup.

Rapat tersebut melibatkan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan jajarannya, Kapolri Jendral Tito Karnavian, panglima TNI Marsekal TNI Hari Tjahjanto, Menko Bidang Pembangunan (PMK) Puan Maharani dan Kepala BNPB Wilem Rampangilei.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Prioritas utama adalah membangun rumah rumah warga, secara cepat, tepat secara benar, cepat harus dalam waktu 6 bulan bisa selesai semua, dan tepat adalah memenuhi persyarakat bahwa rumah yang dibangun itu tahan gempa,” kata Wilem Rampangilei pada wartawan.

Menurut  Wilem, saat ini isu yang beredar adalah masalah pencairan dana bantuan stimulan. Hal ini terjadi karena untuk pencairan harus ada persyaratan akuntabilitas.

Sehingga lambatnya pencairan dana ini adalah karena mengingat yang dicairkan adalah uang negara, tidak semudah dan sederhana pencairannya agar tidak disalahgunakan.

Baca juga: Cairkan Dana Bantuan Rumah, Korban Gempa Lombok Kini Cukup Isi Satu Formulir

“Tapi kemarin rapat dengan Presiden sudah diputuskan untuk menyederhanakan persyaratan, jumlah 17 syarat, salah satunya harus punya tabungan, Pokmas (kelompok masyarakat). Diputuskan oleh Presiden dengan satu formulir persyaraan masyarakat sudah bisa mencairkan dana bantuan itu. Syarat berikutnya bisa menyusul atau dilengkapi belakangan,” kata Wilem.

“Presiden datang kemari, ingin melihat secara langsung kemajuan kemajuan apakah perintah perintah beliau akan dilihat secara langsung,” lanjut Wilem.

Berdasarkan data sementara hingga Oktober 2018 ini, jumlah kepala kelurga yang kehilangan tempat tinggal sebatak 204.449 dengan rincian 83.808 rusak berat, 44.566 rusak sedang dan 76.075 rumah warga hanya rusak ringan.

Risha bisa diganti Riko atau Rika

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengharapkan masyarakat tak lagi bimbang dan khawatir akan dana huntap mereka, sebab saat Presiden datang ke Lombok, semua proses akan dipermudah.

Baca juga: Rehabilitasi Lombok, Pemerintah Siapkan Dana Segar Rp 1,1 triliun

“Karena jika semua sudah ditransfer akan lebih mempermudah proses pembangunan, ketika pak Jokowi hadir, jangan lagi masyarakat menanyakan seakan-akan Presiden tidak menuntaskan janjinya," kata dia. 

Padahal sebenarnya rekeningnya sudah ada tinggal kecepatan kita mengeksekusi. 10.000 rekening akan diselesaikan baru yang lainnya menyusul, karena uangnya sudah ada. ” 

Seperti diketahui, korban gempa bisa memilih jenis Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko), Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika).

Menurut Gubernur NTB, sebaiknya masyarakat memilih Riko atau Rika. Hingga Oktober, pemerintah baru berhasil membangun 7 rumah Risha. Selebihnya adalah Riko dan Rika. 

Sejauh ini untuk kepentingan pembangunan rumah hunian tetap warga di Lombok dan Sumbawa, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 329 miliar. 

Warga diharakan belajar mempertanggungjawabkan keuangan negara dengan membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) yang diawasi langsung oleh pengawas dari Kementerian PUPR.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

UU Minerba Bikin Penghasilan Daerah Minim, Anggota DPD RI Minta Kewenangan Pertambangan Dikembalikan ke Daerah

Regional
Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Pakar Kebencanaan UGM: Jateng Sangat Peduli terhadap Kebencanaan Indonesia

Regional
Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Bupati Wonogiri Berharap Pemerintah Pusat Tak Bebankan Gaji P3K ke APBD

Regional
Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Capaian Vaksinasi Wonogiri di Atas 90 Persen, Jekek Minta Masyarakat Tetap Taat Prokes

Regional
Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Percepat Vaksinasi di Wonogiri, Bupati Jekek Siapkan Strategi Home Visit

Regional
Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Ada Guru Meninggal akibat Covid-19, Bupati Wonogiri Ingatkan Pandemi Belum Berakhir

Regional
Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Soal Penutupan Wisata pada Akhir Tahun, Pemkab Wonogiri Tunggu Kebijakan Pusat

Regional
Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Ganjar Kirim 50 Relawan untuk Bantu Korban Erupsi Gunung Semeru

Regional
Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Guru di Wonogiri Meninggal karena Covid-19, Bupati Jekek: Terpapar di Area Wisata, Bukan Sekolah

Regional
Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Antisipasi Omicron Saat Nataru, Bupati Jekek Minta Perantau Tak Mudik

Regional
Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Jadi Penyangga Borobudur, Wonogiri Siap Unggulkan Obyek Wisata Ini

Regional
Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Luwu Utara Rawan Bencana, Bupati IDP Beberkan Pentingnya Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

Regional
Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Bupati Indah Berharap Pasar Smart Rakyat Salulemo Jadi Pasar Percontohan dan Pasar Sehat

Regional
Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Bupati Jekek Pastikan Pembangunan Waduk Pidekso Dipercepat

Regional
Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pemkab Tanah Bambu Minta Perusahaan Tambang Berpartisipasi dalam Pembangunan Daerah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.