Banyak Kepala Daerah Terjerat Korupsi, KPK Bentuk 9 Korwil untuk 34 Provinsi

Kompas.com - 17/10/2018, 17:20 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan dalam acara Road Show #BusAntikorupsi KPK bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Klaten, Jawa Tengah. Acara tersebut dimulai Selasa (16/10/2018) dan berakhir Rabu (17/10/2018). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan dalam acara Road Show #BusAntikorupsi KPK bertajuk Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Klaten, Jawa Tengah. Acara tersebut dimulai Selasa (16/10/2018) dan berakhir Rabu (17/10/2018).

KLATEN, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk sembilan koordinator wilayah (Korwil) untuk 34 provinsi di Indonesia.

Pembentukan koordinator wilayah tersebut karena maraknya kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Misalnya, wilayah Sumatera satu koordinator wilayah. Mereka mendatakan seluruh informasi wilayah koordinasi mereka. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah kita cukup menanyakan kepada kepalanya/koordinator itu. Ini yang sedang kita usahakan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (17/10/2018).

Pembentukan koordinator wilayah ini diharapkan ke depan tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Nanti pada saat personelnya sudah cukup di KPK, maka masing-masing provinsi nanti sudah ada koordinatornya," jelas dia.

Baca juga: KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Dinas Perizinan

Basaria mengatakan, koordinator wilayah KPK dibentuk tidak dalam bentuk kantor. Mereka hanya bertugas mengumpulkan data atau informasi di wilayahnya garapannya. Setelah itu, data tersebut dibawa ke Jakarta.

"Mereka datang ke wilayah yang telah kita tentukan untuk mengumpulkan data-data di sana. Setelah semuanya terkumpul mereka kemudian kembali. Kita takut suatu saat kalau terlalu lama di daerah mereka akan terkontaminasi dengan para pimpinan (kepala daerah) setempat," ujar dia.

Basaria juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2018, ada sekitar 25 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

"Kepala daerah yang terjerat korupsi cukup banyak. Tahun ini saja sudah ada 25 kepala daerah yang terjaring KPK," kata Basaria.

Pensiunan polisi wanita dengan pangkat inspektur jenderal itu menjelaskan, sebagian besar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mengambil jalan pintas untuk mengembalikan biaya kampanye.

Baca juga: Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

Pasalnya, hasil dari kajian tim litbang KPK, sebagian besar kepala daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kegiatan kampanye, membayar saksi dan lain-lain.

"Hampir semua kepala daerah memerlukan biaya yang banyak. Biaya untuk kampanye, saksi dan yang lainnya. Seperti lingkaran setan, mau tidak mau dia (kepala daerah) harus mengembalikan biaya itu," jelas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Dapat Bantuan, Warga Kampar Arungi Banjir untuk Pergi Beli Makanan

Belum Dapat Bantuan, Warga Kampar Arungi Banjir untuk Pergi Beli Makanan

Regional
Skywalker Via Ferrata Mount Parang Angkat Bicara Soal Kecelakaan yang Tewaskan AKPB Andi Nurwandy

Skywalker Via Ferrata Mount Parang Angkat Bicara Soal Kecelakaan yang Tewaskan AKPB Andi Nurwandy

Regional
Tiga Hari Terombang-Ambing di Laut, KM Lady Nathalia Berhasil di Temukan

Tiga Hari Terombang-Ambing di Laut, KM Lady Nathalia Berhasil di Temukan

Regional
Bocah 10 Tahun Asal Bandung Tewas Tenggelam di Pemandian Darajat Pass

Bocah 10 Tahun Asal Bandung Tewas Tenggelam di Pemandian Darajat Pass

Regional
Tiga Bayi Orangutan Ditemukan dalam Kardus di Pekanbaru, Diserahkan ke BBKSDA Riau

Tiga Bayi Orangutan Ditemukan dalam Kardus di Pekanbaru, Diserahkan ke BBKSDA Riau

Regional
Bandara APT Pranoto Samarinda Kembali Operasi Senin, Tim Verifikasi Beri 2 Catatan

Bandara APT Pranoto Samarinda Kembali Operasi Senin, Tim Verifikasi Beri 2 Catatan

Regional
Pasutri Pemilik Biro Umrah Juga Pengelola Ponpes, Janjikan Umrah Gratis ke Puluhan Orang

Pasutri Pemilik Biro Umrah Juga Pengelola Ponpes, Janjikan Umrah Gratis ke Puluhan Orang

Regional
Tipu Ratusan Korban, Keberadaan Suami Istri Pengelola Biro Umrah di Banyumas Masih Misterius

Tipu Ratusan Korban, Keberadaan Suami Istri Pengelola Biro Umrah di Banyumas Masih Misterius

Regional
Bus Rombongan Peziarah Asal Bogor Terbakar di Jalur Cirebon-Ciamis

Bus Rombongan Peziarah Asal Bogor Terbakar di Jalur Cirebon-Ciamis

Regional
4 Fakta Banjir di Dharmasraya: Satu Tewas, Korban Menyelamatkan Diri di Atas Pohon

4 Fakta Banjir di Dharmasraya: Satu Tewas, Korban Menyelamatkan Diri di Atas Pohon

Regional
4 Kejadian Ambruknya Atap Sekolah di Berbagai Daerah: 2 Tewas, Siswa Terpaksa Belajar di Mushala

4 Kejadian Ambruknya Atap Sekolah di Berbagai Daerah: 2 Tewas, Siswa Terpaksa Belajar di Mushala

Regional
94 Warga Diduga Keracunan Makanan Usai Acara Muludan di Sukabumi

94 Warga Diduga Keracunan Makanan Usai Acara Muludan di Sukabumi

Regional
Fakta Baru Hilangnya Bocah di PAUD, Keluarga Temukan Kejanggalan

Fakta Baru Hilangnya Bocah di PAUD, Keluarga Temukan Kejanggalan

Regional
BMKG Selidiki Penyebab Gempa di Talaud

BMKG Selidiki Penyebab Gempa di Talaud

Regional
Jatuh dari Tebing, Jenazah AKBP Andi Nurwandi Dimakamkan Pagi Ini

Jatuh dari Tebing, Jenazah AKBP Andi Nurwandi Dimakamkan Pagi Ini

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X