Bupati Malang: Saya Tidak Terima Suap, Tapi Saya Bertanggungjawab...

Kompas.com - 12/10/2018, 05:35 WIB
Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam. KOMPAS.com/ANDI HARTIKBupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan bersikap koorperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menetapkannya sebagai tersengka penerima suap dan gratifikasi.

Bagi Rendra, status hukum yang disandangnya adalah konsekuensi sebagai kepala daerah.

Namun, bupati yang tengah menjabat di periode keduanya itu membantah telah menerima suap dan gratifikasi seperti yang disangkakan oleh KPK.

"Saya tidak terima, saya tidak terima," katanya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang, Kamis (11/10/2018) malam.

Meski merasa tidak menerima, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu akan menghadapi kasus hukumnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bupati Malang Rendra Kresna Hormati Keputusan KPK

Rendra mengaku, sebagai kepala daerah ia harus bertanggungjawab terhadap semua yang terjadi dalam masa pemerintahannya.

Termasuk kasus penyediaan sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011.

"Tetapi kalau kemudian itu merupakan sebuah kesalahan sehingga kemudian terjadi kesalahan, apakah itu kemudian menguntungkan untuk orang lain dan sebagainya, saya sebagai bupati bertanggungjawab untuk itu," jelasnya.

"Karena saya anggap, saya sebagai bupati tidak kuat kontrolnya. Tapi saya bukan menerima, saya hanya bertanggungjawab kalau kemudian ada kesalahan - kesalahan di dinas kami terutama di Dinas Pendidikan, kalau kemudian ada menguntungkan orang lain dan sebagainya," ungkapnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi

Rendra mengatakan, pihaknya sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Malang tidak mengurusi proyek secara detil. Sebab kuasa pengguna anggaran ada pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sejak saya jadi bupati pada 2010, bupati bukan lagi kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu langsung di dinas, Bupati Malang itu hanya mengawal program sampai dengan di APBD," katanya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Pemerintah Daerah Ini Sediakan WiFi Gratis 24 Jam Bagi Pendaftar CPNS

Regional
APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

APBD Jateng 2020 Disahkan Sebesar Rp 28,3 Triliun

Regional
Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Trans Jateng Diprotes Awak Mikrobus di Purbalingga, Begini Respons Pemprov

Regional
Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Hujan dan Angin Kencang di Banyuasin, 83 Rumah Rusak

Regional
Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Pelaku Penggelapan Dana Nasabah BNI Ambon Kirim Toyota Alphard ke Temannya di Surabaya

Regional
Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Lukai 6 Orang, Ini Nama-namanya

Regional
Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Sungai Anyar di Solo Tercemar Limbah Detergen

Regional
Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Nasib Warga di Daerah Rawan Bencana di Sukabumi Tunggu Hasil Kajian Badan Geologi

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Seluruh Driver Ojol yang Masuk ke Mapolresta Samarinda Diperiksa

Regional
Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Sosok Djaduk Ferianto di Mata Dewa Budjana, Juki Kill The DJ, hingga Syaharani

Regional
Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Pasca-bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Linmas di Surabaya Dilengkapi Rompi Anti-Peluru

Regional
Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Pendaftar CPNS di Jatim Capai 2.362, Tertinggi Ketiga Nasional

Regional
8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

8 Kabupaten Kota di Jabar Rawan Pelanggaran Pilkada, Mana Saja?

Regional
Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Sering Pergi Pagi Pulang Tengah Malam

Regional
Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Sekolah Terendam Banjir, Siswa MTsN Matangkuli Terpaksa Diliburkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X