Bupati Malang: Saya Tidak Terima Suap, Tapi Saya Bertanggungjawab...

Kompas.com - 12/10/2018, 05:35 WIB
Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam.KOMPAS.com/ANDI HARTIK Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan bersikap koorperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menetapkannya sebagai tersengka penerima suap dan gratifikasi.

Bagi Rendra, status hukum yang disandangnya adalah konsekuensi sebagai kepala daerah.

Namun, bupati yang tengah menjabat di periode keduanya itu membantah telah menerima suap dan gratifikasi seperti yang disangkakan oleh KPK.

"Saya tidak terima, saya tidak terima," katanya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang, Kamis (11/10/2018) malam.


Meski merasa tidak menerima, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu akan menghadapi kasus hukumnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bupati Malang Rendra Kresna Hormati Keputusan KPK

 

Rendra mengaku, sebagai kepala daerah ia harus bertanggungjawab terhadap semua yang terjadi dalam masa pemerintahannya.

Termasuk kasus penyediaan sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011.

"Tetapi kalau kemudian itu merupakan sebuah kesalahan sehingga kemudian terjadi kesalahan, apakah itu kemudian menguntungkan untuk orang lain dan sebagainya, saya sebagai bupati bertanggungjawab untuk itu," jelasnya.

"Karena saya anggap, saya sebagai bupati tidak kuat kontrolnya. Tapi saya bukan menerima, saya hanya bertanggungjawab kalau kemudian ada kesalahan - kesalahan di dinas kami terutama di Dinas Pendidikan, kalau kemudian ada menguntungkan orang lain dan sebagainya," ungkapnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi

Rendra mengatakan, pihaknya sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Malang tidak mengurusi proyek secara detil. Sebab kuasa pengguna anggaran ada pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X