Bupati Malang: Saya Tidak Terima Suap, Tapi Saya Bertanggungjawab... - Kompas.com

Bupati Malang: Saya Tidak Terima Suap, Tapi Saya Bertanggungjawab...

Kompas.com - 12/10/2018, 05:35 WIB
Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam.KOMPAS.com/ANDI HARTIK Bupati Malang Rendra Kresna saat ditemui usai acara di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang pada Kamis (11/10/2018) malam.

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang Rendra Kresna mengaku akan bersikap koorperatif terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menetapkannya sebagai tersengka penerima suap dan gratifikasi.

Bagi Rendra, status hukum yang disandangnya adalah konsekuensi sebagai kepala daerah.

Namun, bupati yang tengah menjabat di periode keduanya itu membantah telah menerima suap dan gratifikasi seperti yang disangkakan oleh KPK.

"Saya tidak terima, saya tidak terima," katanya saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Jalan KH Agus Salim nomor 7 Kota Malang, Kamis (11/10/2018) malam.

Meski merasa tidak menerima, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur itu akan menghadapi kasus hukumnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bupati Malang Rendra Kresna Hormati Keputusan KPK

 

Rendra mengaku, sebagai kepala daerah ia harus bertanggungjawab terhadap semua yang terjadi dalam masa pemerintahannya.

Termasuk kasus penyediaan sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011.

"Tetapi kalau kemudian itu merupakan sebuah kesalahan sehingga kemudian terjadi kesalahan, apakah itu kemudian menguntungkan untuk orang lain dan sebagainya, saya sebagai bupati bertanggungjawab untuk itu," jelasnya.

"Karena saya anggap, saya sebagai bupati tidak kuat kontrolnya. Tapi saya bukan menerima, saya hanya bertanggungjawab kalau kemudian ada kesalahan - kesalahan di dinas kami terutama di Dinas Pendidikan, kalau kemudian ada menguntungkan orang lain dan sebagainya," ungkapnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Malang Tersangka Dua Kasus Korupsi

Rendra mengatakan, pihaknya sebagai pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Malang tidak mengurusi proyek secara detil. Sebab kuasa pengguna anggaran ada pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Sejak saya jadi bupati pada 2010, bupati bukan lagi kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu langsung di dinas, Bupati Malang itu hanya mengawal program sampai dengan di APBD," katanya.

Tidak ada upaya hukum seperti praperadilan yang akan ditempuh Rendra dalam kasus tersebut. Rendra mengaku akan bersikap kooperatif dan akan mengikuti perjalanan kasus yang tengah dihadapinya.

Baca juga: Bupati Malang Diduga Terima Gratifikasi Rp 600 Juta Proyek DAK 2011

"Tidak lah (praperadilan). Sudah kita berikan jawaban apa adanya. Ya kalau itu dinyatakan tidak memuaskan dan tidak dianggap sebagai jawaban. Apapun resikonya pasti saya siap menghadapi, karena itu konsekuensi saya sebagai bupati. Maka kalau ada kesalahan di dinas itu saya lah yang harus bertanggung jawab, tapi saya bukan menerima," ungkapnya.

Dua kasus

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menetapkan dua perkara terhadap Rendra Kresna.

Pertama, Rendra selaku Bupati Kabupaten Malang periode 2010-2015, diduga menerima suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar.

Selain Rendra, KPK juga menetapkan seseorang dari pihak swasta bernama Ali Murtopo (AM) sebagai pemberi suap.

Kedua, Rendra bersama seorang pihak swasta bernama Eryk Armando Talla (EAT) diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar. Dalam perkara ini, Eryk juga ditetapkan sebagai tersangka.


Terkini Lainnya

Sambangi Rumah Ketua DPRD, Taufik Nyatakan Diri sebagai Cawagub DKI dari Gerindra

Sambangi Rumah Ketua DPRD, Taufik Nyatakan Diri sebagai Cawagub DKI dari Gerindra

Megapolitan
Jubir Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak '2019 Ganti Presiden'

Jubir Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak "2019 Ganti Presiden"

Nasional
2019, Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen

2019, Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen

Nasional
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pintu Air Kalimalang

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pintu Air Kalimalang

Megapolitan
Pembunuh Warga Cianjur di Sukabumi Diciduk  di Persembunyiannya

Pembunuh Warga Cianjur di Sukabumi Diciduk di Persembunyiannya

Regional
Siap-siap, Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan 16-21 Oktober 2018

Siap-siap, Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan 16-21 Oktober 2018

Nasional
Guru Honorer di Depok Mogok, Anggota DPRD Harap Pemkot Berikan Solusi

Guru Honorer di Depok Mogok, Anggota DPRD Harap Pemkot Berikan Solusi

Megapolitan
Wapres Pertimbangkan Pinjaman Rp 15,2 Triliun dari ADB untuk Sulteng

Wapres Pertimbangkan Pinjaman Rp 15,2 Triliun dari ADB untuk Sulteng

Nasional
Tinggalkan Makam Ibunda, Roro Fitria Sempat Pingsan

Tinggalkan Makam Ibunda, Roro Fitria Sempat Pingsan

Regional
Bupati Ditangkap KPK, Pemkab Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

Bupati Ditangkap KPK, Pemkab Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

Megapolitan
ISIS Sempat Rencanakan Pembunuhan Trump Saat di Filipina Tahun Lalu

ISIS Sempat Rencanakan Pembunuhan Trump Saat di Filipina Tahun Lalu

Internasional
Tiap Desa Miliki Website, Gunungkidul Siap Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tiap Desa Miliki Website, Gunungkidul Siap Terapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Regional
Pelaku Teror 9/11 Dikelilingi 'Sniper' Saat Hendak Dideportasi

Pelaku Teror 9/11 Dikelilingi "Sniper" Saat Hendak Dideportasi

Internasional
Viral Orang Berseragam Pramuka Teriak '2019 Ganti Presiden', Buwas Serahkan ke Institusi Lain

Viral Orang Berseragam Pramuka Teriak "2019 Ganti Presiden", Buwas Serahkan ke Institusi Lain

Nasional
Perbakin DKI Sebut Terduga Penembak Peluru Nyasar di Gedung DPR Anggota Baru

Perbakin DKI Sebut Terduga Penembak Peluru Nyasar di Gedung DPR Anggota Baru

Nasional
Close Ads X