Bupati Malang Mundur dari Ketua DPW Nasdem Jatim Karena Tak Ingin Bebani Partai

Kompas.com - 09/10/2018, 20:54 WIB
Bupati Malang Rendra Kresna saat memberikan keterangan usai rumah dinasnya di Pendopo Kabupaten Malang digeledah KPK, Senin (8/10/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKBupati Malang Rendra Kresna saat memberikan keterangan usai rumah dinasnya di Pendopo Kabupaten Malang digeledah KPK, Senin (8/10/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Bupati Malang Rendra Kresna mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur karena tidak ingin membebani partai. Apalagi, semua partai termasuk Nasdem sedang menghadapi Pemilu 2019.

"Maka, demi kebaikan partai dan juga demi kebaikan saya, saya mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPW," katanya di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Selasa (9/10/2018).

Rendra Kresna mengaku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) karena diduga menerima uang gratifikasi dalam proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011.

Sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) digeledah terkait kasus tersebut.

Baca juga: Dugaan Suap Bupati Malang, KPK Periksa Dokumen Kepegawaian

Selain itu, rumah dinas bupati dan rumah pribadi Rendra Kresna juga sudah digeledah oleh penyidik antirasuah itu.

Meski sudah menjadi tersangka, Rendra mengaku tidak akan meminta bantuan hukum dari partainya.

Sebab, partainya sedang berusaha untuk meraih dukungan masyarakat menghadapi Pemilu 2019. Hal itu juga yang melatari Rendra Kresna langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPW Nasdem Jawa Timur.

"Saya kira partai juga punya badan hukum. Tapi saya kira tidak perlu (bantuan hukum untuknya). Karena biar konsentrasi juga untuk pemenangan. Sekarang ini kan lagi gencar - gencarnya meraih simpati pemilih. Sehingga lebih baik konsentrasi ke sana," ungkapnya.

Rendra enggan menanggapi bahwa ada unsur politis dalam penetapannya sebagai tersangka.

Rendra mengatakan, apa yang sedang dihadapinya merupakan kasus hukum dan harus diselesaikan melalui jalur hukum pula.

"Kita jangan berburuk sangka. Kalau itu memang persoalan hukum, ya mari lah itu kita harus menyelesaikan dengan hukum," katanya.

Kompas TV Muhamad Faisal merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Sumatera Utara.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X