Petani Keluhkan Pembatasan Pupuk Subsidi dengan Kartu Tani

PURBALINGGA, KOMPAS.com- Memasuki musim tanam di kuartal akhir 2018, para petani di Purbalingga, Jawa Tengah masih mengeluh keterbatasan pupuk subsidi dari pemerintah.

Pasalnya, sejak ada Kartu Tani, konsumsi pupuk petani hanya dijatah 22 kilogram per 100 ubin.

“Padahal biasanya saya pakai 30 kilogram per 100 ubin untuk sekali tebar, satu musim panen kan dua kali tebar pupuk,” kata Suharjo (73), petani asal Desa Karangsari, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga.

Untuk menutup kekurangan tersebut, Suharjo rela blusukan ke desa-desa lain demi mendapat pupuk subsidi dari pengecer di sana. Meski demikian, tidak setiap pengecer dapat menjual pupuk subsidi secara bebas.

Sebab, sudah ada daftar penerima yang boleh dilayani dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kalau sudah kurang pupuk, kami pesimis bisa dapat hasil panen yang optimal. Padinya tidak subur, bulirnya tidak bagus,” ujarnya.

Baca juga: Ketika Menteri Rini Bertemu Petani Difabel yang Sukses Garap Melon

Sementara petani yang lain, Nasikhin menuturkan, adanya penurunan produksi padi di Purbalingga diakibatkan juga oleh alat, hama dan kekeringan. Pemerintah, menurut dia, cukup hadir dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

“Tapi sering bantuan itu tidak tepat sasaran, sering bantuan alat tidak bisa dipakai karena karakter lahan pertanian setiap daerah kan beda-beda,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 4 DPR-RI, Taufiq R Abdullah meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengkaji ulang kebijakan Kartu Tani.

Menurut fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, masih ada komponen Kartu Tani yang dirasa memberatkan petani.

“Kartu Tani itu bagus dalam mekanisme basis data, namun faktanya masih banyak keluhan datang dari petani, terutama soal alokasi jatah pupuk,” kata Taufiq di UPT Balai Pembenihan Dinas Pertanian Purbalingga, Jumat (5/10/2018).

Tak hanya pupuk, alokasi solar untuk bahan bakar alsintan juga selama ini cukup banyak dikeluhkan. Petani mengaku sering dipersulit ketika membeli solar secara eceran di SPBU.

“Dalam hal ini, pemerintah kabupaten (pemkab) harus membuat kebijakan lokal. Karena pemkab yang memiliki pemahaman terkait bagaimana kondisi petani. Kewajiban dinas untuk memfasilitasi petani,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Taufiq mewakili Komisi 4 DPR-RI menyerahkan bantuan alsintan sebanyak 279 unit kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Purbalingga.

Bantuan terdiri dari lima unit traktor roda empat, 51 unit traktor roda dua, 15 unit traktor rotari, 19 unit cultivator, 84 unit pompa air, 16 unit roce transplanter, 68 handsprayer elektrik, 5 unit dryer padi, 7 unit power threserm, 5 unit power threser multiguna, dan 4 unit corn sheller.