Kompas.com - 05/10/2018, 13:43 WIB
Perbekal (kepala desa) Sanur Kaja I Made Sudana saat memberikan ketegangan pers mengedai perdes perlindungan anjing dan mencegah peredaran daging anjing di desa tersebut Robinson GamarPerbekal (kepala desa) Sanur Kaja I Made Sudana saat memberikan ketegangan pers mengedai perdes perlindungan anjing dan mencegah peredaran daging anjing di desa tersebut

 

DENPASAR, KOMPAS.com - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sanur Kaja, Denpasar Bali menerbitkan peraturan desa yang melarang perdagangan daging anjing di wilayah tersebut.

Peraturan ini merupakan peraturan pertama yang diterbitkan di tingkat desa dengan tujuan mempromosikan kesejahteraan hewan dan secara eksplisit melarang semua aspek perdagangan daging anjing.

Peraturan ini dituangkan dalam Peraturan Desa Sanur Kaja nomor 3 Tahun 2018.

Perbekal (kepala desa) Sanur Kaja I Made Sudana mengatakan, perdes ini diterbitkan untuk menjawab berbagai persoalan di lapangan. Diantaranya, kenyamanan wisatawan serta mencegah merebaknya virus rabies.

"Kenyamanan wisatawan perlu diperhatikan dengan mengontrol anjing liar, selain itu rabies menjadi masalah yang belum sepenuhnya bisa diselesaikan di Bali," kata Sudana di Denpasar, Jumat (5/10/2018).

Baca juga: Studi Membuktikan, Anjing Tidak Secerdas yang Anda Kira

Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada September 2018, di Desa Sanur Kaja sendiri terdapat 1.695 ekor anjing.

Pokok-pokok utama dalam perdes yang diterbitkan mengatur agar setiap orang dilarang menganiaya dan atau membunuh dan mencuri anjing yang berada di wilayah Sanur Kaja.

Selain itu, dilarang memproduksi dan atau mengedarkan makanan yang berbahan dasar daging anjing serta menyimpan sebagai persediaan. Setiap orang juga dilarang membeli atau menyediakan makanan berbahan daging anjing untuk dikonsumsi sendiri atau orang lain.

Setiap orang dilarang menjual anjing dalam keadaan hidup atau mati sebagai persediaan makanan berbahan dasar daging anjing. Selain itu, dilarang membuang anjing baik dalam keadaaan hidup atau mati di wilayah desa.

Sudana menambahkan perdes ini juga dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah apabila ada warga yang digigit anjing.

Warga pemilik anjing tidak dapat menghindari tanggung jawabnya bila hewan peliharaan miliknya menyerang atau menggigit warga lain. Tentu, melalui penyelesaian secara musyawarah.

"Melalui pendataan dan peraturan ini pihak desa sudah punya payung hukum untuk menindak pemilik anjing apabila piaraanya menggigit orang, karena semuanya terdata dan tidak bisa mengelak dengan alasan anjing itu bukan miliknya," pungkas Sudana. 

Kompas TV Mereka dipaksa tinggal di dalam sebuah ruko bersama seekor Anjing.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Cegah Stunting di Jabar, Kang Emil Paparkan Program “Omaba”

Regional
Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Hadapi Digitalisasi Keuangan, Pemprov Jabar Minta UMKM Tingkatkan Literasi Keuangan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.