Tenaga Honorer K2 di Yogya Demo Minta Seleksi CPNS 2018 Dibatalkan - Kompas.com

Tenaga Honorer K2 di Yogya Demo Minta Seleksi CPNS 2018 Dibatalkan

Kompas.com - 04/10/2018, 18:38 WIB
Tenaga Kerja Honorer Kategori II di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat mengelar aksi di kantor GubernurKOMPAS.com / Wijaya Kusuma Tenaga Kerja Honorer Kategori II di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat mengelar aksi di kantor Gubernur


YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Tenaga kerja honorer Kategori 2 (K2) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi demo di DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY.

Para tenaga kerja honorer ini mendesak seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 dibatalkan dan pemerintah merevisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Membawa berbagai tulisan dan spanduk, para tenaga honorer K2 mengawali aksinya dengan mendatangi kantor DPRD DIY. Usai mediasi dengan anggota dewan, mereka melanjutkan aksinya di kantor Gubernur DIY.

"Kami mendesak supaya penerimaan CPNS 2018 ditunda," ujar Eka Mujiyanta, Ketua Forum Honorer Kategori II Korwil DIY, Kamis (04/10/2018).

Baca juga: Tenaga Honorer K2 Demo, Selipkan Doa untuk Palu dan Donggala

Eka menuturkan, dalam aksi ini pihaknya mendesak agar pemerintah merevisi UU ASN yang tidak berpihak kepada tenaga kerja honorer kategori II. Sebab, yang berhak mengikuti proses CPNS maksimal berusia 35 tahun.

Sementara tenaga honorer K2 rata-rata usianya sudah menginjak 40 tahun dan bahkan ada yang berusia 50 tahun.

"UU ASN harus direvisi agar tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS, itu solusi satu-satunya untuk menyelesaikan ini," tegasnya.

Menurutnya, seharusnya tidak ada pembatasan usia. Namun, yang menjadi pertimbangan untuk pengangkatan tenaga kerja honorer K2 menjadi PNS adalah lamanya pengabdian.

"Usia kami di sini minimal 40 tahun dan ada yang 50 tahun. Kami mengabdi paling sedikit 14 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun, harusnya diangkat tanpa tes," tuturnya.

Eka menjelaskan, saat ini di DIY ada sekitar 3.000 pekerja honorer kategori 2. Di luar kategori, jumlahnya mencapai 10.000 orang.

Setiap bulannya, para pekerja honorer K2 ini mendapat upah sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Upah tersebut jauh dari kata layak, padahal harus menghidupi keluarga.

"Kami ingin UU ASN segera di revisi dan tenaga honorer K2 bisa diangkat," pungkasnya. 



Close Ads X