Tenaga Honorer K2 di Yogya Demo Minta Seleksi CPNS 2018 Dibatalkan - Kompas.com

Tenaga Honorer K2 di Yogya Demo Minta Seleksi CPNS 2018 Dibatalkan

Kompas.com - 04/10/2018, 18:38 WIB
Tenaga Kerja Honorer Kategori II di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat mengelar aksi di kantor GubernurKOMPAS.com / Wijaya Kusuma Tenaga Kerja Honorer Kategori II di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat mengelar aksi di kantor Gubernur


YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Tenaga kerja honorer Kategori 2 (K2) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan aksi demo di DPRD DIY dan Kantor Gubernur DIY.

Para tenaga kerja honorer ini mendesak seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 dibatalkan dan pemerintah merevisi Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Membawa berbagai tulisan dan spanduk, para tenaga honorer K2 mengawali aksinya dengan mendatangi kantor DPRD DIY. Usai mediasi dengan anggota dewan, mereka melanjutkan aksinya di kantor Gubernur DIY.

"Kami mendesak supaya penerimaan CPNS 2018 ditunda," ujar Eka Mujiyanta, Ketua Forum Honorer Kategori II Korwil DIY, Kamis (04/10/2018).

Baca juga: Tenaga Honorer K2 Demo, Selipkan Doa untuk Palu dan Donggala

Eka menuturkan, dalam aksi ini pihaknya mendesak agar pemerintah merevisi UU ASN yang tidak berpihak kepada tenaga kerja honorer kategori II. Sebab, yang berhak mengikuti proses CPNS maksimal berusia 35 tahun.

Sementara tenaga honorer K2 rata-rata usianya sudah menginjak 40 tahun dan bahkan ada yang berusia 50 tahun.

"UU ASN harus direvisi agar tenaga honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS, itu solusi satu-satunya untuk menyelesaikan ini," tegasnya.

Menurutnya, seharusnya tidak ada pembatasan usia. Namun, yang menjadi pertimbangan untuk pengangkatan tenaga kerja honorer K2 menjadi PNS adalah lamanya pengabdian.

"Usia kami di sini minimal 40 tahun dan ada yang 50 tahun. Kami mengabdi paling sedikit 14 tahun, ada yang lebih dari 30 tahun, harusnya diangkat tanpa tes," tuturnya.

Eka menjelaskan, saat ini di DIY ada sekitar 3.000 pekerja honorer kategori 2. Di luar kategori, jumlahnya mencapai 10.000 orang.

Setiap bulannya, para pekerja honorer K2 ini mendapat upah sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Upah tersebut jauh dari kata layak, padahal harus menghidupi keluarga.

"Kami ingin UU ASN segera di revisi dan tenaga honorer K2 bisa diangkat," pungkasnya. 


Terkini Lainnya

Diperiksa Bawaslu, Siswa SMAN 87 Terbawa Emosi Bela Guru yang Diduga Doktrin Anti-Jokowi

Diperiksa Bawaslu, Siswa SMAN 87 Terbawa Emosi Bela Guru yang Diduga Doktrin Anti-Jokowi

Megapolitan
Jokowi Minta Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Dipertahankan

Jokowi Minta Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Dipertahankan

Nasional
[HOAKS] Pelamar CPNS Wajib Cetak Kartu Informasi Akun pada 15 Oktober

[HOAKS] Pelamar CPNS Wajib Cetak Kartu Informasi Akun pada 15 Oktober

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Kasus Peluru Nyasar di Gedung DPR

Megapolitan
Memasuki Tahun Politik, Buwas Pastikan Pramuka Netral

Memasuki Tahun Politik, Buwas Pastikan Pramuka Netral

Nasional
Sambangi Rumah Ketua DPRD, Taufik Nyatakan Diri sebagai Cawagub DKI dari Gerindra

Sambangi Rumah Ketua DPRD, Taufik Nyatakan Diri sebagai Cawagub DKI dari Gerindra

Megapolitan
Jubir Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak '2019 Ganti Presiden'

Jubir Jokowi-Ma'ruf Minta Polisi Selidiki Video Anak Berseragam Pramuka Teriak "2019 Ganti Presiden"

Nasional
2019, Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen

2019, Upah Minimum Provinsi Naik 8 Persen

Nasional
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pintu Air Kalimalang

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pintu Air Kalimalang

Megapolitan
Pembunuh Warga Cianjur di Sukabumi Diciduk  di Persembunyiannya

Pembunuh Warga Cianjur di Sukabumi Diciduk di Persembunyiannya

Regional
Siap-siap, Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan 16-21 Oktober 2018

Siap-siap, Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Diumumkan 16-21 Oktober 2018

Nasional
Guru Honorer di Depok Mogok, Anggota DPRD Harap Pemkot Berikan Solusi

Guru Honorer di Depok Mogok, Anggota DPRD Harap Pemkot Berikan Solusi

Megapolitan
Wapres Pertimbangkan Pinjaman Rp 15,2 Triliun dari ADB untuk Sulteng

Wapres Pertimbangkan Pinjaman Rp 15,2 Triliun dari ADB untuk Sulteng

Nasional
Tinggalkan Makam Ibunda, Roro Fitria Sempat Pingsan

Tinggalkan Makam Ibunda, Roro Fitria Sempat Pingsan

Regional
Bupati Ditangkap KPK, Pemkab Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

Bupati Ditangkap KPK, Pemkab Bekasi Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

Megapolitan
Close Ads X