Lagi, Tenaga Honorer Demo Protes Seleksi CPNS

JOMBANG, KOMPAS.com - Ratusan tenaga honorer di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, berdemonstrasi, Rabu (3/10/2018) pagi.

Demonstran didominasi kalangan guru. Mereka memulai aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.

Para honorer mendesak agar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang digelar oleh pemerintah pada tahun 2018 ini dibatalkan.

Mereka menolak adanya seleksi CPNS, khususnya penerimaan lewat jalur umum yang dibuka pemerintah pada tahun ini.

Menurut para tenaga honorer Jombang, seleksi tersebut mengabaikan pengabdian dari para honorer yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun.

"Kami mendesak agar pembukaan seleksi CPNS dibatalkan. Kami menolak adanya seleksi CPNS jalur umum," ujar Koordinator Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Jombang, Ipung Kurniawan.

Baca juga: Tenaga Honorer K2 Demo, Selipkan Doa untuk Palu dan Donggala

"Menurut kami, seleksi CPNS yang dibuka saat ini tidak mengakomodir kepentingan para honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun," tambah Ipung.

Ditemui disela-sela aksi, Ipung mengungkapkan, saat ini terdapat 875 orang tenaga honorer di Kabupaten Jombang yang bertugas sebagai guru sejak sebelum tahun 2005.

Namun, sebut Ipung, meski sudah mengabdi selama belasan  tahun, namun asa ratusan guru honorer untuk diangkat sebagai PNS harus terkubur.

Pada tahun ini, pemerintah membuka seleksi CPNS. Di Jombang, jalur khusus untuk tenaga honorer hanya tersedia 77 kuota.

"Padahal, jumlah honorer yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun ada 875 orang. Lalu yang lain nasibnya bagaimana?" kata Ipung.

Selain 875 honorer yang mengabdi sejak sebelum tahun 2005, terdapat sekitar 6 ribu honorer yang sudah mengabdi sebagai guru serta bekerja di sejumlah instansi pemerintah.

Namun, kata Ipung, masa pengabdian para honorer menjadi tidak berarti karena dalam seleksi CPNS tahun ini, mereka harus bersaing dengan pendaftar dari jalur umum.

"Menurut kami ini tidak adil. Kami menolak adanya seleksi CPNS, khususnya seleksi jalur umum," tandas Ipung.

Ketua Komisi D DPRD Jombang M. Syarif Hidayatullah menyatakan dukungannya terhadap para honorer.

"Kami setuju jika seleksi CPNS di Jombang dibatalkan. Selesaikan dulu soal honorer baru membuka seleksi CPNS," katanya usai menemui demonstran yang menggelar aksi di DPRD Jombang.

Pihaknya siap mengawal apa yang menjadi tuntutan.

"Demi kepentingan teman-teman honorer kami siap mengawal dan meminta pemerintah membatalkan seleksi CPNS tahun ini," tandasnya.

Sementara itu, usai menggelar orasi di depan Kantor DPRD Jombang, ratusan honorer melanjutkan aksinya di pendopo Kabupaten Jombang.