3 Tahun Jembatan Rusak, Kades Klaim Tak Ada Warga Usulkan Perbaikan

DAIRI, KOMPAS.com-Kepala Desa Lae Rambong, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Melda boru Manurung berdalih tak ada usulan warga untuk memperbaiki jembatan rusak di wilayah kerjanya.

Hal ini disampaikan Melda saat dihubungi Rabu (26/9/2018), terkait keluhan warga dua dusun di Desa Lae Rambong menyusul rusaknya jembatan penghubung dari Dusun Lae Engganenggan dan Lae Alim ke kantor kepala desa dan puskesmas pembantu. Kedua instansi itu berada di Dusun Lae Rambong dan Dusun Tapian Nauli.

Menurut Melda, dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa yang dilaksanakan pada Selasa (25/9/2018), tak ada warga yang mengusulkan perbaikan jembatan dimaksud.

"Dalam musrenbang semalam, warga minta perbaikan air dan pengaspalan," katanya.

Baca juga: 3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

Dia menegaskan, tidak ada warga yang datang dalam musrenbang tersebut meminta perbaikan jembatan.

Ditanya apakah perbaikan jembatan yang menurut warga sudah rusak selama tiga tahun itu, bukan prioritas, Melda berdalih bagi dirinya pribadi, hal itu menjadi prioritas.

Tetapi, karena warga menyebut lebih membutuhkan hal lain, dia mengaku tak bisa berinisiatif sendiri.

"Kalau itu (jembatan, red) menjadi prioritas saya. Tapi apakah bisa inisiatif saya sendiri, sementara masyarakat bilang lebih membutuhkan air. Penting tapi ada yang lebih penting," tukasnya.

Sebelumnya, warga Desa Lae Rambong, Partomuan Naibaho (48), menyebut, warga dua dusun di desanya, yang berjumlah lebih kurang 100 kepala keluarga mengeluhkan jembatan rusak yang tak kunjung diperbaiki.

Padahal, jembatan itu merupakan sarana vital bagi warga untuk bisa ke kantor kepala desa untuk mengurus administrasi kependudukan dan mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.

"Akibat jembatan rusak, warga terpaksa menempuh 20 kilometer ke kantor kepala desa dan pustu, karena mengelilingi beberapa dusun. Normalnya, kalau jembatan bagus, paling hanya 7 kilometer," kata Partomuan, Selasa (25/9/2018).

Menurut Partomuan, warga sudah pernah mengusulkan perbaikan jembatan sepanjang 15 meter x 6 meter itu dalam musrenbang desa tahun 2017 dan 2018. Namun, sejauh ini tak ada upaya perbaikan.

"Kami sudah usulkan dalam musrenbang, tapi tak kunjung diperbaiki. Kami bahkan sampai mempertanyakan soal penggunaan dana desa kepada aparat desa, tapi selalu ditutup-tutupi," ujar Partomuan.

Lebih jauh, kata Partomuan, persoalan jembatan dan tidak transparannya aparat desa dalam mengalokasikan dana desa sudah mereka sampaikan ke Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi.

Pihaknya bahkan sudah melayangkan surat ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar merespons keluhan warga.