Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Kompas.com - 25/09/2018, 20:28 WIB
Kontributor Pematangsiantar, Tigor Munthe,
Reni Susanti

Tim Redaksi

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Ratusan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Simalungun berunjuk rasa di kantor Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (25/9/2018).

Mereka berunjuk rasa lantaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengurangi gaji dari sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulannya.

Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi PTT Simalungun ini terdiri dari Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) dan Forum Kesehatan Honor Simalungun (FKHS). 

Ketua FGHS, Ganda Armando Silalahi mengatakan, mereka berunjuk rasa untuk menuntut hak yang normatif dan wajar.

Baca juga: Ribuan Tenaga Honorer K2 di Klaten Demo Tolak Penerimaan CPNS

"Kami ini kan hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak kami sebagai guru dan teman-teman yang dari kesehatan," katanya.

Menurut Ganda, Pemkab Simalungun mestinya berpihak pada kebijakan pendidikan dengan memerhatikan guru.

Keluarnya surat edaran pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati JR Saragih tentang pengurangan gaji PTT ini sangat menyakitkan guru dan PTT lainnya.

Selain menolak surat edaran yang sangat memberatkan pegawai honorer, pihaknya juga menuntut pembayaran gaji tahun 2016 yang belum dibayarkan.

PTT Kesehatan Puskesmas Bosar Maligas Dorawati Silalahi menyebutkan, tindakan Pemkab Simalungun sangat kejam.

"Kami butuh makan pak. Mana perhatian kalian sama PTT ini. Kami juga punya kebutuhan untuk makan, uang sekaloh anak-anak kami," ungkap Dorawati dalam orasinya di depan kantor Bupati Simalungun.

Baca juga: Aturan soal Guru Honorer Tunggu Kajian Menkeu

Dorawati mengatakan, Pemkab Simalungun tidak memerhatikan kesejahteraan mereka. Malah membuat sengsara para PTT di Kabupaten Simalungun.

Dalam aksi itu, Deddy Purba dari FGHS mendesak Pemkab dan DPRD Simalungun tetap mengusulkan gaji guru Rp 2 juta dalam pengesahan Kebijakan Umum Anggaran pada APBD 2019 yang tengah dibahas.

"Hari ini pengesahan KUA PPAS Simalungun, termasuk pada seluruh PTT. Kita desak agar gaji tetap dialokasikan Rp 2 juta per bulan," ujarnya.

Unjuk rasa ini tidak disambut satu pun pejabat setempat. Sedangkan di DPRD, pengunjuk rasa disambut Ketua DPRD setempat, Johalim Purba.

Namun, Johalim tak bisa memberikan kepastian. Ia hanya menampung tuntutan pengunjuk rasa.

Sebab, tidak ada satu pun pejabat Pemkab Simalungun yang hadir dan bisa memberikan garansi soal gaji Rp 2 juta per bulan untuk ditampung dalam APBD 2019. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com