Kompas.com - 18/09/2018, 15:30 WIB
Ratusan honorer Kategori 2 di Karawang berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Karawang, Selasa (18/9/2018). Mereka menuntut Pemkab Karawang menolak seleksi CPNS 2018. KOMPAS.com/FARIDA FARHANRatusan honorer Kategori 2 di Karawang berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Karawang, Selasa (18/9/2018). Mereka menuntut Pemkab Karawang menolak seleksi CPNS 2018.

KARAWANG, KOMPAS.com-Ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menolak seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

"Kami merasa ini tidak adil. Sehingga perlu ada ada rekomendasi penolakan dari pemerintah daerah terhadap seleksi CPNS tahun 2018," ujar Ketua Forum Honorer Kategori 2 (FHK2-I) Kabupaten Karawang Ahmad Gozali, di sela-sela unjuk rasa di Kantor Pemkab Karawang, Selasa (18/09/2018).

Sebab, kata dia, dalam Permenpan RB nomor 36 dan 37  tahun 2018, diatur batas usia tenaga honorer K2 yang mengikuti seleksi CPNS 2018.

Sementara, jumlah tenaga honorer K2 di Karawang ini mencapai 2.196 orang. Sedangkan yang usianya di atas 35 tahun mencapai 2.140 orang.

"Jadi yang terdaftar dalam database untuk mengikuti CPNS K2 hanya 40 orang saja,"  katanya.

Baca juga: Pendaftaran CPNS Dibuka Besok, Perhatikan Dokumen dan Alur Pendaftaran Ini

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gozali mengatakan, jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi Pemkab Karawang, ratusan tenaga honorer itu akan tetap melakukan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Kalau tuntunan kami agar pemerintah daerah mengeluarkan rekomendasi penolakan tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi," katanya.

Pihaknya juga menolak solusi tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) lantaran dinilai tidak mencerminkan keadilan.

Ia menyebut, saat ini tenaga honorer non kategori di Karawang mencapai 4.000 orang.

"Tuntutan kami tidak ada (tenaga) honorer untuk diangkat P3K. Honorer menjadi PNS itu harga mati yang harus disanggupi oleh pemerintah," katanya.

Sementara itu, untuk formasi CPNS 2018, Pemkab Karawang memperoleh kuota 381 orang, yang terdiri dari formasi CPNS Umum sebanyak 293 orang dan CPNS K2 sebanyak 88 orang.

Hanya saja, hasil verifikasi, tenaga honorer K2 yang memenuhi syarat mengikuti CPNS hanya sebanyak 42 orang.

Kompas TV Aparat Polres Sragen, Jawa Tengah membongkar praktik penipuan calon PNS dengan total kerugian lebih dari 1 miliar rupiah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Pastikan Luwu Utara Bebas BAB Sembarangan, Bupati IDP Harap Hasil Verifikasi Kabupaten ODF Valid

Regional
Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Tercatat 217 UMKM Ajukan Surat PIRT, Bupati Lampung Timur: Jangan Dipersulit

Regional
Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Dua Bangunan di Kota Metro Jadi Cagar Budaya, Walkot Wahdi: Bisa Jadi Referensi Penelitian

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X