Gubernur NTT: Tidak Ada Istilah Lobi Jabatan melalui Istri Saya

KUPANG, KOMPAS.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat akan intens melakukan reformasi birokrasi di wilayah itu.

Viktor akan memilih aparatur sipil yang berkompeten dan berkualitas bagus untuk menduduki jabatan eselon di lingkup Setda NTT, dengan metode sistem merit.

Sistem merit adalah proses mempromosikan dan mempekerjakan pegawai pemerintah, berdasarkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan, bukan pada koneksi politik mereka.

Dia akan meninjau kembali jabatan birokrasi yang ada, untuk mendapatkan pejabat yang profesional dengan sistem seleksi jabatan, agar tercipta peluang yang sama bagi setiap aparatur sipil untuk berkompetisi dalam mengembangkan karyanya.

"Tidak ada lobi jabatan melalui istri, anak atau keluarga saya," tegas Viktor dalam rapat paripurna istimewa DPRD NTT, di Kupang, Senin (10/9/2018).

"Yang pilih Viktor atau tidak, itu tidak ada urusan. Suku yang sama dengan Viktor itu tidak ada urusan. Agamanya sama pun tidak ada urusan. Selama dia profesional berkomitmen untuk visi ini, maka kita akan pakai," tegas Viktor.

Baca juga: Turun dari Jet Pribadi, Gubernur NTT Pakai Mobil Lexus Miliknya

Viktor juga akan menciptakan birokrasi baru yang efektif, efisien, produktif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Ke depan lanjut mantan ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI itu, struktur yang gemuk akan dikecilkan dengan tujuan agar fungsinya lebih besar.

Dengan postur birokrasi yang ramping dan kaya fungsi, sehingga bisa efektif dan efisien dalam melayani masyarakat dan juga memungkinkan ruang fiskal menjadi lebih besar porsinya, dengan dialihkan ke belanja publik.

Menurut Viktor, dengan kondisi ekonomi negara yang memprihatinkan saat ini, dia meminta semua perangkat daerah agar memangkas belanja makan minum, belanja perjalanan dinas dan alat tulis kantor.

Baca juga: Gubernur NTT: Mulai Hari Ini Kepala Dinas Harus Sesuaikan Pakaian Saat Turun Desa

Pemborosan keuangan negara itu, sebut Viktor, justru hanya dinikmati oleh birokrasi saja.

"Pembangunan kantor dan pembelian mobil dinas baru harus dihentikan agar anggaran belanja lebih berkarakter populis. Saya minta aparatur bertobat dalam permainan anggaran proyek untuk mencari keuntungan. Kita harus jujur dan tulus melayani rakyat secara profesional," tegasnya.