40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Harus Pahami Area Rawan Korupsi

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan langsung pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018).

Pada kesempatan itu, Tjahjo Kumolo meminta supaya anggota DPRD yang baru itu memahami area rawan korupsi. Terutama di sektor perencanaan penganggaran, dana hibah, retribusi pajak dan pengadaan barang dan jasa.

Hal itu untuk menghindari supaya kasus suap massal tidak terjadi lagi.

"Saya kira semua anggota DPRD harus memahami apa yang menjadi pengarahan Pak Gubernur Jatim. Yang kedua memahami area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran khususnya, yang menyangkut dana hibah bansos, menyangkut retribusi dan pajak, dan menyangkut pengadaan barang dan jasa," katanya.

Baca juga: Ini Dia Ike Kisnawati, Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Termuda

"Itu yang harus dipahami sekali oleh anggota dewan karena anggota dewan adalah mitra sejajar pemerintah daerah. Saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi dan sama - sama memperjuangkan aspirasi masyarakat," imbuhnya.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu tidak bisa menjamin bahwa kasus suap seperti yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang itu tidak akan terjadi lagi. Tjahjo mengatakan, persoalan korupsi adalah persoalan integrasi yang sifatnya pribadi.

"Tadi disampaikan oleh pengarahan Pak Gubernur, kembali ke diri kita," katanya.

Meski demikian, Tjahjo menyebutkan bahwa secara sistem, pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya korupsi sudah bagus. Ia pun meminta supaya anggota dewan yang baru tidak terjebak pada kasus korupsi.

Baca juga: Pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Diapresiasi

"Secara sistem semua sudah bagus, pengawasan bagus, pencegahan bagus, sampai KPK bergerak kita harus apresiasi. Semuanya kembali pada diri kita. Mari lah saling mengingatkan, pahami area rawan korupsi. Karena kalau sampai terjadi lagi, yang rugi diri kita, keluarganya, partai politik, masyarakat dan daerah," katanya.

"Apalagi, Malang sudah menjadi berita nasional karena baru pertama kali terjadi, dalam jumlah yang begitu besar karena tidak bisa memenuhi quorum dalam sebuah lembaga legislatif yang ada," katanya.

Diketahui, kursi DPRD Kota Malang yang sempat kosong sudah terisi lagi setelah 40 anggota DPRD hasil PAW resmi dilantik. Sebelumnya, sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

Penangkapan tersebut membuat lembaga legislatif itu lumpuh. Dari 41 anggota yang ditangkap, hanya satu orang yang sudah resmi di-PAW, yaitu Yaqud Ananda Gudban dari fraksi Partai Hanura yang digantikan oleh Nirma Cris Desinidya.