40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Harus Pahami Area Rawan Korupsi

Kompas.com - 10/09/2018, 22:36 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018) KOMPAS.com/ANDI HARTIKMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri pelantikan 40 anggota DPRD Kota Malang hasil PAW di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyaksikan langsung pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang hasil Pergantian Antar Waktu ( PAW) di gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/9/2018).

Pada kesempatan itu, Tjahjo Kumolo meminta supaya anggota DPRD yang baru itu memahami area rawan korupsi. Terutama di sektor perencanaan penganggaran, dana hibah, retribusi pajak dan pengadaan barang dan jasa.

Hal itu untuk menghindari supaya kasus suap massal tidak terjadi lagi.

"Saya kira semua anggota DPRD harus memahami apa yang menjadi pengarahan Pak Gubernur Jatim. Yang kedua memahami area rawan korupsi yang menyangkut perencanaan anggaran khususnya, yang menyangkut dana hibah bansos, menyangkut retribusi dan pajak, dan menyangkut pengadaan barang dan jasa," katanya.

Baca juga: Ini Dia Ike Kisnawati, Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Termuda

"Itu yang harus dipahami sekali oleh anggota dewan karena anggota dewan adalah mitra sejajar pemerintah daerah. Saling mengisi, saling mengawasi, saling mengoreksi dan sama - sama memperjuangkan aspirasi masyarakat," imbuhnya.

Namun, politisi PDI Perjuangan itu tidak bisa menjamin bahwa kasus suap seperti yang menyeret 41 anggota DPRD Kota Malang itu tidak akan terjadi lagi. Tjahjo mengatakan, persoalan korupsi adalah persoalan integrasi yang sifatnya pribadi.

"Tadi disampaikan oleh pengarahan Pak Gubernur, kembali ke diri kita," katanya.

Meski demikian, Tjahjo menyebutkan bahwa secara sistem, pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya korupsi sudah bagus. Ia pun meminta supaya anggota dewan yang baru tidak terjebak pada kasus korupsi.

Baca juga: Pelantikan 40 Anggota DPRD Kota Malang Hasil PAW Diapresiasi

"Secara sistem semua sudah bagus, pengawasan bagus, pencegahan bagus, sampai KPK bergerak kita harus apresiasi. Semuanya kembali pada diri kita. Mari lah saling mengingatkan, pahami area rawan korupsi. Karena kalau sampai terjadi lagi, yang rugi diri kita, keluarganya, partai politik, masyarakat dan daerah," katanya.

"Apalagi, Malang sudah menjadi berita nasional karena baru pertama kali terjadi, dalam jumlah yang begitu besar karena tidak bisa memenuhi quorum dalam sebuah lembaga legislatif yang ada," katanya.

Diketahui, kursi DPRD Kota Malang yang sempat kosong sudah terisi lagi setelah 40 anggota DPRD hasil PAW resmi dilantik. Sebelumnya, sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK terkait kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

Penangkapan tersebut membuat lembaga legislatif itu lumpuh. Dari 41 anggota yang ditangkap, hanya satu orang yang sudah resmi di-PAW, yaitu Yaqud Ananda Gudban dari fraksi Partai Hanura yang digantikan oleh Nirma Cris Desinidya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sasar Klaster Industri, Gugus Tugas Jabar Sediakan 2.000 Swab Test PCR

Sasar Klaster Industri, Gugus Tugas Jabar Sediakan 2.000 Swab Test PCR

Regional
'Saya Angkat Sendiri Jenazah Adik dari Ember, Kondisinya Sudah Kaku'

"Saya Angkat Sendiri Jenazah Adik dari Ember, Kondisinya Sudah Kaku"

Regional
Pemprov Bali Cairkan Insentif Rp 3,7 M untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Pemprov Bali Cairkan Insentif Rp 3,7 M untuk Tenaga Medis yang Tangani Covid-19

Regional
Puluhan Orang Berburu Harta Karun Makam Kuno 'Wong Kalang' di Hutan Blora

Puluhan Orang Berburu Harta Karun Makam Kuno "Wong Kalang" di Hutan Blora

Regional
Meski Pandemi, Luwu Utara Surplus Beras Hingga 34.000 Ton Lebih

Meski Pandemi, Luwu Utara Surplus Beras Hingga 34.000 Ton Lebih

Regional
Pelempar Al Quran di Makassar: Saya Khilaf, Saya Minta Maaf

Pelempar Al Quran di Makassar: Saya Khilaf, Saya Minta Maaf

Regional
2 dari 6 Tahanan Covid-19 yang Kabur di Jayapura Menyerahkan Diri

2 dari 6 Tahanan Covid-19 yang Kabur di Jayapura Menyerahkan Diri

Regional
Tak Terima Penghulu Hendak Nikahkan Anaknya, Ibu Pengantin: Stop Bapak

Tak Terima Penghulu Hendak Nikahkan Anaknya, Ibu Pengantin: Stop Bapak

Regional
Tidak Mau Disebut Kebobolan Soal Klaster Secapa AD, Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Bandung

Tidak Mau Disebut Kebobolan Soal Klaster Secapa AD, Ini Penjelasan Wakil Wali Kota Bandung

Regional
Kronologi Wanita Ngamuk dan Lempar Al Quran, Awalnya Kesal Dituduh Laporkan Tetangga Berjudi

Kronologi Wanita Ngamuk dan Lempar Al Quran, Awalnya Kesal Dituduh Laporkan Tetangga Berjudi

Regional
Industri Olahan Cokelat Nglanggeran Gunungkidul, Mulai Bangkit di Tengah Pandemi

Industri Olahan Cokelat Nglanggeran Gunungkidul, Mulai Bangkit di Tengah Pandemi

Regional
Terjatuh Saat Berolahraga, Ketua DPRD Samarinda Tutup Usia

Terjatuh Saat Berolahraga, Ketua DPRD Samarinda Tutup Usia

Regional
Duduk Perkara Wanita Ngamuk dan Lempar Alquran, Emosi Dituding Tukang Lapor Polisi

Duduk Perkara Wanita Ngamuk dan Lempar Alquran, Emosi Dituding Tukang Lapor Polisi

Regional
Investigasi Kematian Warga di Boven Digoel, Komnas HAM Papua Keluarkan 5 Rekomendasi

Investigasi Kematian Warga di Boven Digoel, Komnas HAM Papua Keluarkan 5 Rekomendasi

Regional
Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, BPBD Klaten Petakan Tempat Evakuasi Warga

Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, BPBD Klaten Petakan Tempat Evakuasi Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X