DPRD Bali Persoalkan Reklamasi Teluk Benoa

DENPASAR, KOMPAS.com - PT PELINDO III, otoritas pengelola Pelabuhan Benoa Bali melakukan reklamasi di Teluk Benoa, Bali.

Pantauan di lapangan, saat ini pengurukan dilakukan di dua titik. Pertama, dermaga timur di sisi utara dan Teluk Benoa yang tak jauh dari dermaga barat Pelabuhan Benoa.

Alat berat terlihat lalu lalang mengangkut tanah yang bersumber dari pengerukan kolam dermaga timur.

Tindakan Pelinco memicu protes DPRD Bali. Anak Agung Adhi Ardhana, anggota DPRD Bali fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pengembangan Pelabuhan Benoa saat ini belum disosialisasikan ke DPRD Bali.

Baca juga: 39 Unit Kapal Terbakar di Pelabuhan Benoa

Apalagi berdasarkan perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi.

"Kami belum tahu seperti apa rencana induk pengembangan Pelabuhan Benoa seperti apa, belum pernah disosialisasikan ke dewan," tutur Ardhana, Senin (9/8/2018).

Sebelumnya, kepada sejumlah awak media Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan menata Pelabuhan Benoa termasuk membangun akomodasi pariwisata seperti hotel, pelabuhan yacth, kondotel, dan fasilitas lain.

Ardhana menjelaskan, hingga berjalannya proyek ini, pihaknya belum menerima penjelasan baik terkait perizinan maupun dampak lingkungan.

"Amdalnya saja belum jelas sampai sekarang, kok tiba-tiba sudah ada pembangunan di sana," beber Ardhana.

Baca juga: Polda Bali Dalami Penyebab Kebakaran Puluhan Kapal di Pelabuhan Benoa

Dia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Usaha Pelabuhan, otoritas pelabuhan hanya berwenang menyediakan jasa kepelatihan baik berupa jasa bongkar muat maupun kepabeanan.

Selain itu, pengembangan pelabuhan, tidak boleh mematikan potensi lokal dalam hal ini pariwisata.

"Kalau sampai di sana akan dibangun hotel kan berarti udah nggak benar Itu," beber Ardhana.

Dikonfirmasi terpisah, CEO Pelindo III, Wayan Eka mengaku, akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak mengenai proyek ini.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan semua pihak, nanti akan kami jelaskan biar semuanya clear," pungkasnya.